Sekda Deli Serdang, Dedi Maswardy SSos MAP membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2027 di Aula Dinas Kesehatan Deli Serdang, Kamis (30/1/2026). (Foto: Diskominfostan Deli Serdang)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
DELI SERDANG – Penyusunan rencana pembangunan daerah bukan sekadar dokumen administratif.
Diperlukan kolaborasi, inovasi, dan diskusi panjang agar program yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal ini ditegaskan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2027 yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Deli Serdang, Jumat (30/1/2026).
Forum ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk menampung aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan sebelum memasuki Musrenbang Kabupaten pada Maret mendatang.
Sekretaris Daerah Deli Serdang, Dedi Maswardy SSos MAP, menekankan bahwa perencanaan pembangunan tetap berpegang pada visi daerah, yakni mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, religius, dan berdaya saing.
Misi pembangunan juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
"Kami mendorong seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan bersinergi mendukung inovasi pembangunan. Dengan keterbatasan anggaran, ide kreatif menjadi kunci agar setiap program berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Dedi Maswardy.
Salah satu program inovatif yang tengah dikembangkan adalah Jalan Mulus 24 Jam (Jamu 24 Jam), sebagai respons cepat pemerintah terhadap laporan masyarakat melalui layanan darurat 112.
Program ini menjadi contoh nyata pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil warga.
Sementara itu, Ketua Panitia Forum Konsultasi Publik sekaligus Kepala Bappedalitbang Deli Serdang, Dr Ir Remus Hasiholan Pardede MSi, menyampaikan bahwa forum ini menjadi tahap awal penyusunan RKPD 2027, yang nantinya akan dilanjutkan ke Musrenbang kecamatan di 22 kecamatan, Musrenbang kabupaten, hingga tingkat Provinsi Sumatera Utara.
"Kontribusi dan masukan dari peserta forum sangat penting agar dokumen RKPD lebih terukur, berdaya guna, dan berdampak langsung bagi masyarakat," jelas Remus Pardede.
Selain merumuskan program baru, forum juga menyoroti evaluasi capaian pembangunan tahun 2025.