TABANAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Bali menggelar kegiatan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Layanan Jaminan Fidusia di Kabupaten Tabanan, Selasa (3/2/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara berjalan transparan dan akuntabel.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan PNBP Layanan Jaminan Fidusia Tingkat Wilayah Bali.Baca Juga:
Satgas dibentuk dengan melibatkan unsur Kantor Wilayah Kemenkum Bali dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
Tujuannya, memantau kepatuhan administrasi pelaporan serta memastikan mekanisme layanan fidusia berjalan sesuai ketentuan hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan pentingnya kesadaran profesi notaris dalam mendukung tertib administrasi negara.
"Notaris tidak hanya menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan hukum dalam mendukung tertib administrasi negara. Kepatuhan dalam pelaporan PNBP adalah bagian dari kewajiban jabatan," ujar Eem.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali, I Wayan Redana, memberikan pemaparan teknis terkait tata cara pelaporan PNBP Jaminan Fidusia.
Penjelasan ini dimaksudkan agar seluruh notaris di Tabanan memiliki pemahaman yang seragam mengenai alur pelaporan, sehingga potensi kesalahan administratif dapat diminimalkan.
Acara ini turut dihadiri Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tabanan I Nyoman Subahari, Ketua MPD Notaris Tabanan I Ketut Nuridja, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum I Wayan Adhi Karmayana, serta jajaran pengurus daerah notaris Kabupaten Tabanan.
Menutup kegiatan, Kepala Kanwil Kemenkum Bali mengajak seluruh notaris dan Majelis Pengawas Daerah untuk memperkuat koordinasi serta disiplin pelaporan.
Harapannya, kerja sama dan integritas tinggi akan menjaga penerimaan negara melalui PNBP demi terciptanya negara yang berdaulat dan berkeadilan.*
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau seluruh lapisan masyarakat un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga sengit dalam turnamen AMA AMA CUP antara Sunday FC melawan GOR FC berakhir imbang 00, Jumat (13/2/2026) sore, di S
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarak
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
