JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis sore, 5 Februari 2026.
Adies merupakan hakim konstitusi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pelantikan dilakukan setelah DPR secara resmi menetapkan Adies Kadir melalui rapat paripurna. Pengucapan sumpah jabatan akan dilakukan di hadapan Presiden.Baca Juga:
"Rencananya nanti sore. Hakim MK perwakilan dari DPR sudah diputuskan dalam sidang paripurna dan hari ini mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden," kata Prasetyo di Gedung Bappenas, Jakarta.
Selain pelantikan hakim MK, Istana juga membuka kemungkinan pelantikan pejabat lain, termasuk pengisian posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas Djiwandono.
Thomas sebelumnya ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Prasetyo menyebut rencana pelantikan wakil menteri masih bersifat tentatif. Hingga Rabu malam, kata dia, keputusan final belum ditetapkan Presiden.
"Kalau rencananya ada. Tapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga ada kemungkinan hanya mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Bapak Thomas Djiwandono," ujarnya.
Nama Juda Agung disebut-sebut sebagai kandidat kuat Wakil Menteri Keuangan.
Namun Prasetyo enggan mengonfirmasi kabar tersebut dan meminta publik menunggu pengumuman resmi dari Istana.
"Nanti akan diumumkan pada waktunya," kata dia.
Pelantikan Adies Kadir menambah komposisi hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari unsur DPR.
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
BANDA ACEH Delegasi United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) melakukan kunjungan kerja ke Polda Aceh pada Jumat, 13 Febr
NASIONAL
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) ISARAH bersama Pimpinan Wilayah ISARAH Sumatera Utara memperkuat kolaborasi strategis dengan Universitas Al Wa
PENDIDIKAN
MEDAN Kesaksian mantan Direktur Operasional (Dirops) PTPN2 Wisnu Budi Arif dalam sidang lanjutan perkara korupsi penjualan 8.000an hek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan setuju jika UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi se
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima koper berisi uang tunai senilai lebih dari Rp 5 miliar dalam penggeledahan di wi
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menepis kabar yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantim
POLITIK
BANDAR LAMPUNG Kepala Staf Korem (Kasrem) 043/Gatam, Kolonel Inf Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., menghadiri Upacara Gelar Operasi Gaktib
NASIONAL
TANGGAMUS Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Tanggamus resmi diluncurkan di Dusun Talang Tebat, Pe
NASIONAL
ACEH TAMIANG Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara penyerahan bantuan perbaikan rum
NASIONAL
