Bupati Labusel Buka Musrenbang Sungai Kanan, Tekankan Pembangunan Berbasis Aspirasi Desa

LABUHANBATU SELATAN — Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sungai Kanan yang digelar di Aula Kantor Camat Sungai Kanan, Rabu, 4 Februari 2026.

Forum ini menjadi wadah penyelarasan usulan pembangunan dari desa dan kelurahan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2027.

Dalam sambutannya, Fery menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh hanya berangkat dari ruang birokrasi, melainkan harus berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat di tingkat bawah.

Baca Juga:

• Pemkab Labuhanbatu Selatan Peringati Isra Mi’raj 1447 H, Dorong Peningkatan Kualitas Ibadah ASN

"Perencanaan pembangunan tidak boleh lahir dari meja rapat semata. Ia harus berangkat dari desa, dari kebutuhan nyata masyarakat, dari apa yang benar-benar dirasakan di lapangan," kata Fery.

Ia mengapresiasi partisipasi berbagai unsur masyarakat yang hadir, mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok masyarakat, hingga aparatur desa dan kelurahan.

Menurut dia, keterlibatan publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Musrenbang adalah wujud komitmen kita bersama. Di sinilah kepedulian itu diuji, apakah kita sungguh-sungguh ingin membangun daerah ini dengan hati dan tanggung jawab," ujarnya.

Fery juga menekankan pentingnya keselarasan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Meski demikian, ia mengingatkan agar keselarasan tersebut tidak mengabaikan karakter dan kebutuhan lokal.

"Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud tanpa desa yang kuat. Karena itu, setiap usulan yang kita susun hari ini harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat di daerah," tegasnya.

Bupati mengingatkan bahwa Musrenbang merupakan forum resmi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Ia meminta agar Musrenbang tidak dipandang sebagai rutinitas tahunan semata, melainkan momentum strategis menentukan arah pembangunan daerah.

Gubernur Koster Tancap Gas! Enam Pejabat Tinggi Pratama Bali Dilantik, Fokus pada Stabilitas Birokrasi

Bupati Simalungun Hadir di Rakornas 2026, Fokus Wujudkan Indonesia Emas 2045

Bupati Labusel Hadiri Rakornas 2026, Tegaskan Pembangunan Harus Menyentuh Kebutuhan Riil Warga

Rakornas 2026: Bupati Karo Bersama Forkopimda Siap Wujudkan Program Prioritas Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Bupati Asahan Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pelaksana

Mantan Pejabat PPK Sebut Jurist Tan ‘The Real Menteri’ di Sidang Kasus Chromebook Nadiem: Petantang-petenteng