Pengumuman SNBP 2026: 178.981 Siswa Lolos, Cek Hasilnya Sore Ini!
JAKARTA Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan bahwa sebanyak 178.981 siswa lolos dalam Seleksi Nasional
PENDIDIKAN
SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (5/2), di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pamatang Raya.
Forum ini dihadiri berbagai elemen pemangku kepentingan, termasuk pimpinan perangkat daerah, camat se-kabupaten melalui zoom meeting, Direktur PDAM, Direktur RSUD, pimpinan instansi vertikal, perbankan, tokoh masyarakat, serta Ketua DPC Apdesi Simalungun Binson Damanik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, yang mewakili Bupati Simalungun, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam proses penyusunan RKPD.Baca Juga:
"Konsultasi publik merupakan bagian penting dalam penyusunan RKPD agar program tahun 2027 tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam mencapai target indikator pembangunan," ujar Sekda.
Plt Kepala Bapperida Simalungun, Alpian Denri Saragih, menambahkan forum ini bertujuan menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Sumatera Utara 2025-2029.
Prioritas pembangunan difokuskan pada pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing, dan pengembangan potensi unggulan untuk kesejahteraan masyarakat.
Forum ini juga menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ihsan Azhari dari Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara yang membahas arah kebijakan pembangunan provinsi, Rahmat Hidayat dari BPS Kabupaten Simalungun yang memaparkan indikator makro daerah, serta Plt Kepala Bapperida Alpian Denri Saragih yang menjelaskan tahapan penyusunan RKPD 2027.
Sekda menegaskan, tahapan pembangunan yang akan dirumuskan meliputi pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis hasil, memperkuat akses pembiayaan usaha masyarakat, pengembangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan inklusif, serta pembangunan infrastruktur dasar berbasis lingkungan yang terintegrasi.
Selain itu, Sekda juga menyoroti sejumlah prestasi Kabupaten Simalungun, antara lain Penghargaan Pahlawan Nasional Tuan Rondahaim Saragih, stand terbaik Otonomi Expo, TP2DD Kabupaten terbaik ke-3 se-Sumatera, apresiasi Toba Caldera UNESCO Global, Paritrana Awards, Informatif Award, serta kategori UHC madya tingkat nasional.
"Keseriusan dan peran serta seluruh perangkat daerah sangat diperlukan. Mari kita terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berupaya maksimal untuk kemajuan Kabupaten Simalungun," tandas Sekda.*
JAKARTA Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan bahwa sebanyak 178.981 siswa lolos dalam Seleksi Nasional
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai sekitar Rp1 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) saat menggeleda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Pengurus KontraS, Indria Fernida, mengungkapkan bahwa kondisi Andrie Yunus, aktivis yang menjadi korban penyiraman a
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi kabar yang beredar di publik terkait besaran anggaran BGN 202
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas pangan mengalami kenaikan
EKONOMI
DENPASAR Polda Bali berhasil mengungkap kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28). Kapolda
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali,
NASIONAL