Sumut 'Zero Pengungsi'! Korban Bencana Kini Sudah Menempati Hunian Layak
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan spanduk dan baliho berukuran besar di sepanjang jalan.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menggelar pertemuan dengan seluruh kepala daerah di provinsi itu, Jumat (6/2/2026), guna membahas strategi jangka pendek, menengah, hingga panjang.
"Tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden saat Rakornas kemarin, jadi ada jangka pendeknya, ada menengah, dan panjangnya," ujar Bobby di Kantor Gubsu.Baca Juga:
Bobby Nasution menegaskan, Pemprov Sumut bersama Forkopimda akan mendukung penuh dari sisi personel untuk menjaga kebersihan kawasan.
Kepala daerah diminta menentukan titik-titik yang masih kotor maupun kumuh, termasuk kawasan pariwisata.
"Pokoknya tadi kami sampaikan kepada kabupaten/kota, kami dari provinsi dan Forkopimda siap mendukung kebersihan kota-kota dan kabupaten yang ada, termasuk kawasan pariwisata. Silakan tentukan titik mana yang masih jorok, masih kumuh, kita bantu, karena yang punya wilayah kan pak bupati dan pak wali kota," kata Bobby Nasution.
Selain penertiban, Bobby Nasution meminta kepala daerah membuat aturan soal kawasan yang diperbolehkan untuk pemasangan baliho.
Aturan ini bisa mengatur lokasi, ukuran, tinggi, panjang, dan jumlah baliho yang diperbolehkan.
"Saya minta dibuat aturannya, kawasan-kawasan bukan hanya untuk penertiban. Bupati dan wali kota boleh melarang, tapi ada kawasan yang diperbolehkan dan juga diperbolehkan mengatur lebarnya, panjangnya, tingginya, jumlahnya, itu boleh diatur," ujar Bobby.
Perintah ini merujuk pada Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dikenalkan Presiden Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, awal Februari 2026.
Prabowo menyoroti keberadaan spanduk besar yang bertebaran hampir di semua daerah, termasuk Balikpapan, Banjarmasin, dan Bogor.
"Terus terang saja saya minta kepada pemerintah untuk menertibkan iklan-iklan, spanduk-spanduk. Terlalu banyak," ujar Prabowo.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN