MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan spanduk dan baliho berukuran besar di sepanjang jalan.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menggelar pertemuan dengan seluruh kepala daerah di provinsi itu, Jumat (6/2/2026), guna membahas strategi jangka pendek, menengah, hingga panjang.
"Tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden saat Rakornas kemarin, jadi ada jangka pendeknya, ada menengah, dan panjangnya," ujar Bobby di Kantor Gubsu.Baca Juga:
Bobby Nasution menegaskan, Pemprov Sumut bersama Forkopimda akan mendukung penuh dari sisi personel untuk menjaga kebersihan kawasan.
Kepala daerah diminta menentukan titik-titik yang masih kotor maupun kumuh, termasuk kawasan pariwisata.
"Pokoknya tadi kami sampaikan kepada kabupaten/kota, kami dari provinsi dan Forkopimda siap mendukung kebersihan kota-kota dan kabupaten yang ada, termasuk kawasan pariwisata. Silakan tentukan titik mana yang masih jorok, masih kumuh, kita bantu, karena yang punya wilayah kan pak bupati dan pak wali kota," kata Bobby Nasution.
Selain penertiban, Bobby Nasution meminta kepala daerah membuat aturan soal kawasan yang diperbolehkan untuk pemasangan baliho.
Aturan ini bisa mengatur lokasi, ukuran, tinggi, panjang, dan jumlah baliho yang diperbolehkan.
"Saya minta dibuat aturannya, kawasan-kawasan bukan hanya untuk penertiban. Bupati dan wali kota boleh melarang, tapi ada kawasan yang diperbolehkan dan juga diperbolehkan mengatur lebarnya, panjangnya, tingginya, jumlahnya, itu boleh diatur," ujar Bobby.
Perintah ini merujuk pada Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dikenalkan Presiden Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, awal Februari 2026.
Prabowo menyoroti keberadaan spanduk besar yang bertebaran hampir di semua daerah, termasuk Balikpapan, Banjarmasin, dan Bogor.
"Terus terang saja saya minta kepada pemerintah untuk menertibkan iklan-iklan, spanduk-spanduk. Terlalu banyak," ujar Prabowo.
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
