DPR Desak Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN Sebelum 2026 Berakhir
JAKARTA Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatu
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN – Komisi III DPRD Padangsidimpuan merekomendasikan agar lurah, kepala desa, hingga kepling yang menerima bantuan bencana alam dievaluasi dan diperiksa oleh Inspektorat.
Rekomendasi itu muncul setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan para korban bencana di Kota Padangsidimpuan, Jumat (6/2), di kantor DPRD.
Dalam RDP terungkap bahwa bantuan Rp1,8 juta seharusnya diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat atau berada di zona merah.Baca Juga:
Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
Beberapa warga terdampak bencana tidak menerima bantuan, sementara orang yang rumahnya tidak terdampak justru mendapatkan bantuan.
"Contohnya, KTP penerima bantuan ada di WEK V Padangsidimpuan, tapi orang tersebut tinggal di Sipirok, Tapsel," ujar Sekretaris Komisi III, Fajar Dalimunthe, yang diamini Ketua Komisi III, Abdul Rahman Harahap.
Di Desa Sabungan Sipabangun, perangkat desa diduga ikut menerima bantuan meski rumah mereka tidak terdampak bencana.
Fajar menekankan bahwa penerima bantuan merupakan calon penerima hunian tetap nantinya.
"Dari fakta-fakta ini, kami merekomendasikan evaluasi dan pemeriksaan terhadap lurah, kades, hingga kepling oleh Inspektorat Kota Padangsidimpuan. Jangan main-main dengan bantuan bencana alam. Banyak pejabat yang sudah menjadi korban akibat permainan ini," tegas Fajar.
DPRD menduga praktik tersebut terjadi di tingkat kelurahan dan desa tanpa sepengetahuan Wali Kota Padangsidimpuan.
Rekomendasi ini diharapkan menjadi langkah awal penertiban dan memastikan bantuan tepat sasaran bagi korban bencana.*
(ad)
JAKARTA Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap laporan harta kekayaan terbaru Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melalui La
NASIONAL
JAKARTA Partai Demokrat mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi unt
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 lebih ba
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa status ibu kota negara Indonesia hingga saat ini masih berada di Jakarta. Penegasan itu
NASIONAL
JAKARTA Masyarakat yang sering bepergian menggunakan transportasi udara diminta bersiap merogoh kocek lebih dalam. Kementerian Perhubungan
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus memperkuat hubungan perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan Rusia di tengah dinamika ekonomi global
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di Jalan Denai Gang Jati,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kondisi terbaru pengacara senior Kamaruddin Simanjuntak kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah foto dirinya beredar luas
NASIONAL
JAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai polemik Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Bara
NASIONAL