DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat (6/2).
Audiensi membahas capaian indikator sosial-ekonomi Bali tahun 2025 serta persiapan Sensus Ekonomi 2026 sebagai basis perencanaan pembangunan Bali ke depan.
Gubernur Koster menegaskan bahwa data statistik yang akurat harus menjadi rujukan utama dalam merancang program pembangunan Bali melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.Baca Juga:
"Data dari BPS ini sangat penting. Ini menjadi rujukan utama kita dalam merancang program pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan krama Bali," ujarnya.
BPS Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali sepanjang 2025 tumbuh 5,82 persen (c-to-c), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
Struktur perekonomian Bali masih didominasi sektor akomodasi dan makan minum, perdagangan, transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat 6,94 juta, melampaui kondisi sebelum pandemi, sementara wisatawan nusantara mencapai lebih dari 26,6 juta perjalanan.
Tingkat kemiskinan di Bali pada September 2025 tercatat 3,42 persen, terendah sejak 1996, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 160,09 ribu orang.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 1,45 persen, juga menjadi yang terendah di Indonesia.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali mencapai 80,53, menempatkan Bali di peringkat kelima nasional.
Gubernur Koster menginstruksikan perangkat daerah untuk menggunakan data BPS sebagai dasar kebijakan pembangunan.
Ia menekankan pentingnya memetakan rumah tangga miskin secara detail serta menyelenggarakan bursa kerja besar untuk menyerap lulusan SMK dan perguruan tinggi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan program "Satu Keluarga Satu Sarjana", yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Program ini menargetkan 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu, dengan pembiayaan penuh biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup Rp1,2–1,4 juta per bulan.
Menanggapi proyeksi perlambatan pertumbuhan penduduk Bali, Pemprov Bali juga meluncurkan Program Insentif Nyoman dan Ketut, berlaku mulai 2026.
Program ini memberi insentif bagi anak ketiga (Nyoman/Komang) dan anak keempat (Ketut) untuk melestarikan budaya dan mendorong pertumbuhan penduduk berkelanjutan.
Insentif meliputi perawatan ibu hamil, bantuan pangan, pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA, dan jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu.
Gubernur Koster menyambut rencana Sensus Ekonomi 2026 dan menekankan pentingnya dukungan seluruh perangkat daerah dan pelaku usaha.
Sensus ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat basis data pembangunan Bali, khususnya dalam transformasi ekonomi digital, hijau, dan biru.
"Data yang kredibel, terukur, dan mutakhir akan menjadi kompas kebijakan pembangunan Bali yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing," tegas Gubernur Koster.*
(ad)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
