SBY Mengenang Juwono Sudarsono, Eks Menhan yang Berperan dalam Pembangunan Pertahanan Nasional
JAKARTA Presiden Ke6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang dan memuji sosok almarhum Juwono Sudarsono sebagai pemikir cemerlang
NASIONAL
MEDAN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Hendra Darmawan, resmi mengundurkan diri pada Senin (9/2/2026).
Pengunduran diri ini dilatarbelakangi rasa belum mampu bekerja secara maksimal selama menjabat, menurut keterangan resmi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut.
"Dalam surat pengunduran dirinya, beliau menyebut alasan pribadi, yakni merasa belum dapat berbuat maksimal di jabatan tersebut," kata Kepala BKD Sumut, Sutan Tolang Lubis, Selasa (10/2/2026) di Kantor Gubernur Sumut.Baca Juga:
Sutan menambahkan, Hendra tidak merinci secara spesifik pekerjaan yang dianggap belum maksimal.
Selama proses transisi, jabatan Pelaksana Harian (Plh) Kadis PUPR diemban oleh sekretaris Hendra. Pejabat definitif akan ditunjuk kemudian untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.
Hendra sebelumnya dilantik Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Nasution, pada 22 Agustus 2025, menggantikan Topan Ginting yang tersangkut kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pelantikan tersebut, Bobby mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja jujur dan menghindari praktik korupsi, terutama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki anggaran besar.
"Jangan korupsi, jangan lupa diri. Kita bekerja untuk rakyat, bukan dengan uang kita sendiri," tegas Bobby saat itu.
Dengan mundurnya Hendra, Gubernur Sumut menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Kadis PUPR akan tetap berjalan transparan dan profesional demi keberlangsungan proyek infrastruktur dan perumahan di Sumatera Utara.*
(k/dh)
JAKARTA Presiden Ke6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang dan memuji sosok almarhum Juwono Sudarsono sebagai pemikir cemerlang
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Satgas Kamseltibcarlantas Polres Padangsidimpuan mengintensifkan pengaturan lalu lintas pasca berakhirnya Operasi Ketupa
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 87,83 atau 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) memastikan bahwa gembong narkoba internasional Dewi Astutik alias Paryatin bakal segera dilimpahk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas secara virtual bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Sabtu (28/3/
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga pangan nasional terpantau mengalami fluktuasi pada akhir pekan ini, Minggu (29/3/2026). Sejumlah komoditas utama seperti b
EKONOMI
WASHINGTON DC Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan kedatangan sekitar 3.500 pasukan tambahan di Timur Tengah melalui kapa
INTERNASIONAL
JAKARTA Samin Tan kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono tiba di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Mingg
NASIONAL