26 WNI Ditangkap di Malaysia, Diduga Gunakan Identitas Palsu Demi Bekerja
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada ajang SAKIP dan ZI Award Tahun 2025, yang mengusung tema "Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045", Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Bali di Ruang Nakula.
Penghargaan tersebut diserahkan di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, bersama perwakilan instansi pemerintah penerima penghargaan.Baca Juga:
Kanwil Kemenkum Bali diwakili Plh. Kepala Kanwil, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Pokja WBK/WBBM 2025.
Dalam laporannya, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menegaskan bahwa evaluasi SAKIP dan Zona Integritas dilaksanakan tiap tahun untuk menilai implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pada 2025, sebanyak 312 unit kerja berhasil meraih predikat WBK/WBBM, terdiri atas 204 unit WBK dan 108 unit WBBM.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menambahkan bahwa Kemenkum RI menjadi instansi dengan jumlah unit kerja terbanyak meraih predikat WBBM, yaitu tujuh satuan kerja, termasuk Kanwil Kemenkum Bali, BPHN, dan Kanwil Kemenkum lainnya di Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, NTB, dan Sumatera Selatan.
"Pada April 2026, Presiden dijadwalkan meresmikan 450 layanan publik berbasis digital dan 11 layanan internal digital di lingkungan Kemenkum melalui aplikasi Super Apps Kemenkum. Digitalisasi menjadi kunci utama reformasi birokrasi. Tanpa digitalisasi, birokrasi akan sulit berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan pelayanan publik," ujar Supratman.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyatakan capaian WBBM menjadi momentum untuk memperkuat integritas, meningkatkan kualitas layanan, dan mengakselerasi transformasi digital di Kanwil.
Ia menegaskan komitmen seluruh jajaran untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Predikat WBBM ini diharapkan mendorong Kanwil Kemenkum Bali menjadi contoh implementasi reformasi birokrasi di tingkat regional, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan hukum pemerintah.*
(dh)
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online (jud
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali. Mereka diduga dip
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang diperkirakan melan
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilaporkan lima dokter ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar akademik yang dini
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 menuai kritik dari kalangan akad
EKONOMI