Notaris Zunuza Tegaskan BPN Bisa Tingkatkan HGB PT NDP Jadi SHM
MEDAN Notaris Zunuza, SH MKn, yang turut serta dalam pembuatan akta inbreng (penyertaan modal) antara PTPN II (sekarang PTPN I Regional I)
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Auditorium Bima, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan LKPD oleh BPK RI, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI. Entry meeting bertujuan menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan sekaligus memperkuat koordinasi antara BPK dan pemerintah daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.Baca Juga:
Ia mengingatkan bahwa tata kelola keuangan yang baik menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyatakan kesiapan kepala daerah di lingkup Ditjen PKN VI untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025.
Entry meeting tersebut diikuti 15 gubernur dalam lingkup Ditjen PKN VI, antara lain dari Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Selain itu, tujuh wakil gubernur turut hadir, termasuk Wakil Gubernur Bali.
Acara juga diisi dialog antara Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dan Wamendagri Ribka Haluk dengan para kepala daerah guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI merupakan bagian dari mekanisme pengawasan eksternal untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi.*
(dh)
MEDAN Notaris Zunuza, SH MKn, yang turut serta dalam pembuatan akta inbreng (penyertaan modal) antara PTPN II (sekarang PTPN I Regional I)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menghadapi ujian sesungguhnya di partai final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria pada Senin (30/3/2026). Pe
OLAHRAGA
JAKARTA PWI Jaya menggelar acara halalbihalal yang penuh kehangatan di Markas PWI Jaya, Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta Pusat, pada S
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung penandatanganan 10 nota kesepahaman atau memorandum of under
EKONOMI
JAKARTA Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi memulai operasionalnya pada Selasa (31/3/2026). Program yang diluncurkan oleh Badan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN