MEDAN – Pemerintah Kota Medan mencatat lonjakan signifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) sepanjang 2025.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, total layanan tercatat mencapai 590.516 dokumen, naik 28,9 persen dibandingkan 457.994 layanan pada 2024.
Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Medan menunjukkan penambahan layanan sebanyak 132.522 dokumen dalam satu tahun.Baca Juga:
Kepala Disdukcapil Medan, Baginda P. Siregar, mengatakan capaian ini merupakan indikator percepatan reformasi pelayanan publik di lingkungan Pemko Medan.
"Pelayanan publik harus maksimal agar warga merasa pemerintah dekat dan responsif. Strategi jemput bola menjadi kunci dalam memastikan seluruh warga memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, mudah, dan merata," ujar Baginda, Rabu (18/2/2026).
Dari 18 jenis layanan, dokumen dasar menyumbang volume tertinggi.
KTP elektronik naik dari 183.243 menjadi 201.972 layanan, sementara Kartu Keluarga meningkat dari 136.470 menjadi 152.853.
Kenaikan paling mencolok terjadi pada Kartu Identitas Anak (KIA) yang melonjak lebih dari dua kali lipat, dari 30.560 menjadi 67.787 layanan.
Akta kelahiran juga meningkat signifikan, dari 29.438 menjadi 59.099 dokumen.
Layanan perpindahan penduduk, seperti SKPWNI dan SKDWNI, turut mencatat peningkatan masing-masing dari 25.341 menjadi 39.504 dan 23.408 menjadi 35.478.
Beberapa layanan tercatat stabil atau menurun tipis, seperti Akta Pengangkatan Anak tetap 9 dokumen, Kutipan Kedua Akta Perceraian tetap 12 dokumen, Perjanjian Kawin turun dari 36 menjadi 30, dan penerbitan NIK OA dari 132 menjadi 109.
Capaian ini menunjukkan transformasi pelayanan publik di Kota Medan yang semakin cepat, mudah, dan inklusif.
Pemko Medan menegaskan komitmennya memperkuat kualitas layanan administrasi kependudukan sekaligus menghadirkan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat.
"Ke depan, kami akan terus mengoptimalkan pelayanan jemput bola dan inovasi lainnya agar seluruh warga merasakan manfaat nyata dari pemerintahan yang responsif dan akuntabel," tutup Baginda.*
(ad)
JAKARTA Sebanyak 179 korban penipuan pendaftaran CPNS bodong menolak tawaran ganti rugi senilai Rp500 juta yang pernah diajukan pihak Ni
ENTERTAINMENT
SUMATERA BARAT Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali mengambil alih 1.583 hektar lahan konsesi PT Sukses Jaya Wood
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026 mulai direalisasikan sejak ditetapkan pada 12 Februari 2026. Seluruh S
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Polemik dugaan penyalahgunaan dana bantuan banjir tahun 2025 di Kota Padangsidimpuan terus bergulir. Dua kali surat resm
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Musholla AlIkhlas AlM H Dahlan Lubis, yang berlokasi di Jalan Ikan Hiu No. 3, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur,
AGAMA
SOLO Rismon Sianipar tampil sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram y
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai menetapkan mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara, Rabu (18/2/2026), menyebabkan Jalan Asrama dan sejumlah jalan
PERISTIWA
BADUNG Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Bali untuk menekan angka stunting, penganggu
PEMERINTAHAN
