Disnaker Sumut Buka Program Magang Nasional dan ke Jepang, Targetkan Tekan Angka Pengangguran

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut terus menggenjot program magang kerja untuk menekan angka pengangguran di daerah.

Program ini mencakup magang nasional di berbagai perusahaan dan rumah sakit, serta magang internasional ke Jepang.

Kepala Disnaker Sumut, Yuliani Siregar, mengatakan program magang nasional telah berjalan sejak 2025 dan telah menyerap 2.800 tenaga kerja di Sumut.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas Ikuti Entry Meeting LKPD Sumut 2025, Dorong Akuntabilitas Keuangan Daerah

"Program ini menjadi salah satu arah prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, dengan tujuan mengurangi angka pengangguran di Sumatera Utara," ujar Yuliani, Kamis (19/2/2026).

Peserta magang mendaftar melalui aplikasi resmi maganghub.kemenaker.go.id.

Seleksi dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dan peserta yang lolos ditempatkan di perusahaan yang telah terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).

Semua biaya magang ditanggung oleh negara, dan durasi program mencapai enam bulan.

Selain magang nasional, Disnaker Sumut membuka program magang ke Jepang melalui kerja sama pemerintah Indonesia dan Jepang (IM Jepang).

Program ini dibuka dua kali setahun, pada April dan September, dengan kuota 200 peserta per gelombang. Seleksi mempertimbangkan kemampuan akademik, fisik, dan bahasa Jepang.

"Untuk magang kerja melalui seleksi Disnaker tidak dipungut biaya apapun. Seluruh biaya di Jepang akan ditanggung perusahaan penerima magang," jelas Yuliani.

Masyarakat juga bisa mengikuti program magang Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), meski peserta menanggung biaya sendiri sekitar Rp42 juta.

Disnaker Sumut tengah membahas skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Sumut, agar masyarakat menengah ke bawah tetap bisa mengikuti program ini.

Wali Kota Medan Rico Waas Ikuti Entry Meeting LKPD Sumut 2025, Dorong Akuntabilitas Keuangan Daerah

Kanwil Kemenkum Bali Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur untuk Pengelolaan BLUD Rumah Sakit

Barang Bukti Kasus Korupsi Malah Dikorupsi, Kejati Riau Tetapkan Mantan Sekdis dan Direktur Perusahaan sebagai Tersangka

Wakil Bupati Paluta Serahkan SK Pelaksana Tugas kepada 12 Pejabat, Tegaskan Pentingnya Tanggung Jawab dalam Menjalankan Amanah

Wali Kota Binjai Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Sumut 2025, Tekankan Pentingnya Transparansi Keuangan Daerah

Masyarakat Khawatir Birokrasi Terhambat, Walikota Padangsidimpuan Didesak Segera Tetapkan Sekda Definitif