PEKANBARU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penguasaan barang bukti pabrik mini kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis.
Kedua tersangka, berinisial HJ dan S, diduga merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah akibat pengelolaan aset yang seharusnya menjadi milik pemerintah.
Kepala Kejati Riau, Sutikno, menjelaskan bahwa HJ merupakan mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Bengkalis periode 2015–2017, sedangkan S adalah Direktur PT Tengganau Mandiri Lestari.Baca Juga:
"HJ dan S ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penguasaan barang bukti berupa pabrik mini kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis," ujar Sutikno di Pekanbaru, Kamis (19/2/2026).
Aspidsus Kejati Riau, Carrel Williams, menyebutkan bahwa pabrik kelapa sawit mini di Desa Tengganu merupakan barang bukti hasil sitaan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pid.Sus/2014.
Aset ini seharusnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Koperasi dan UMKM, namun terjadi penyimpangan setelah diserahkan pada HJ.
"Setelah diterima Pemkab Bengkalis melalui Dinas Koperasi dan UMKM, HJ selaku pejabat tidak mengamankan aset secara fisik maupun administratif. Barang bukti justru dikuasai oleh S dan digunakan untuk operasional serta disewakan tanpa izin hingga Maret 2024," terang Carrel.
Akibat tindakan kedua tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 30,87 miliar.
Padahal, Pemkab Bengkalis telah mengirimkan surat resmi pada Januari 2017 kepada S terkait status aset tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang penyalahgunaan aset negara di Riau.
Carrel menegaskan, pabrik kelapa sawit mini tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat, bukan dikuasai pihak swasta.
"Ini barang sitaan dari kasus tindak pidana korupsi, yang harusnya dikelola oleh Pemkab Bengkalis, ternyata dikelola oleh S dan menimbulkan kerugian negara," ungkap Carrel.
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah 38 aset tanah dan bangun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memanas di Penga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan partainya telah melalui perjalanan panjang bersama
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus memastikan pendidikan di sekolah negeri dapat diakses secara gratis, mulai
PENDIDIKAN
SURABAYA Ony Setiawan, tersangka kasus dugaan korupsi perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi proyek pekerjaan alat konstruksi periode 20182019 memasuki tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan desain ulang kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuka perde
NASIONAL
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan pada
NASIONAL
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memasok 4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaksan
EKONOMI
