Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
PADANGSIDIMPUAN – Masyarakat Kota Padangsidimpuan semakin resah akibat belum ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Sejak lama, jabatan Sekda yang kosong hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT), yang dianggap tidak memberikan kepastian dalam roda pemerintahan dan mengganggu kinerja birokrasi.
Dalam pernyataannya kepada media, salah satu tokoh masyarakat yang juga pemerhati pemerintah, Giskar Gultom, menyampaikan harapannya agar Walikota Padangsidimpuan segera mengambil langkah untuk menetapkan Sekda definitif.Baca Juga:
"Kami berharap Walikota segera menetapkan Sekda Definitif agar roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan efektif," ujarnya.
Proses penetapan Sekda definitif memang telah lama dinantikan.
Meskipun seleksi untuk mengisi jabatan tersebut sudah dilaksanakan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan mengisi jabatan strategis itu.
Masyarakat pun terus memantau perkembangan proses tersebut dan menuntut agar proses seleksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan mekanisme yang jelas.
Penetapan Sekda definitif sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan di Kota Padangsidimpuan.
Sebagai unsur penting dalam struktur pemerintahan, Sekda memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan birokrasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Tanpa adanya Sekda definitif, kekosongan tersebut memunculkan ketidakpastian yang berpotensi menghambat kinerja pemerintahan.
Sejauh ini, Pemerintah Kota Padangsidimpuan belum memberikan pernyataan resmi mengenai kapan keputusan tersebut akan diambil.
Masyarakat pun berharap agar Walikota dapat segera memberikan keputusan yang tepat, tidak hanya bagi kelancaran administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
MEDAN Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Ra
POLITIK