Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi serta pemerintah kabupaten/kota untuk bersikap kooperatif dalam proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Seruan tersebut disampaikan Surya dalam Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Rabu (19/2/2026).
BPK RI telah memulai pemeriksaan interim LKPD 2025 sejak 18 Februari 2026.Baca Juga:
Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung hingga 26 Maret 2026, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Surya menekankan pentingnya untuk memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa dengan menyediakan dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan.
"Saya minta agar berkomunikasi aktif dan responsif terhadap pemenuhan dokumen dan data terkait laporan keuangan Pemerintah Daerah yang diperlukan tim pemeriksa," ujar Surya saat memimpin kegiatan tersebut yang dilaksanakan secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro, Medan.
Wagub Sumut berharap agar pemda yang sebelumnya belum meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa memperoleh predikat tersebut pada LKPD 2025 mendatang.
Menurutnya, predikat WTP menjadi simbol tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, yang menjadi prioritas dalam pemerintahan di Sumut.
"Diharapkan ke depannya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih akuntabel. Terima kasih kepada BPK Perwakilan Sumatera Utara atas kerja profesional dan independennya," ungkap Surya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menegaskan bahwa audit yang dilakukan bukan sekadar rutinitas, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Paula berharap audit ini dapat memitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan Pemda dan mengurangi temuan yang ada.
"Harapan kami risikonya bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang minimal berkurang," kata Paula.
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL