Prabowo Disebut Tunjuk Pengusaha Haji Isam Tangani Karhutla, Mensesneg Bantah: Tidak Benar
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi serta pemerintah kabupaten/kota untuk bersikap kooperatif dalam proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Seruan tersebut disampaikan Surya dalam Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Rabu (19/2/2026).
BPK RI telah memulai pemeriksaan interim LKPD 2025 sejak 18 Februari 2026.Baca Juga:
Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung hingga 26 Maret 2026, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Surya menekankan pentingnya untuk memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa dengan menyediakan dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan.
"Saya minta agar berkomunikasi aktif dan responsif terhadap pemenuhan dokumen dan data terkait laporan keuangan Pemerintah Daerah yang diperlukan tim pemeriksa," ujar Surya saat memimpin kegiatan tersebut yang dilaksanakan secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro, Medan.
Wagub Sumut berharap agar pemda yang sebelumnya belum meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa memperoleh predikat tersebut pada LKPD 2025 mendatang.
Menurutnya, predikat WTP menjadi simbol tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, yang menjadi prioritas dalam pemerintahan di Sumut.
"Diharapkan ke depannya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih akuntabel. Terima kasih kepada BPK Perwakilan Sumatera Utara atas kerja profesional dan independennya," ungkap Surya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menegaskan bahwa audit yang dilakukan bukan sekadar rutinitas, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Paula berharap audit ini dapat memitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan Pemda dan mengurangi temuan yang ada.
"Harapan kami risikonya bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang minimal berkurang," kata Paula.
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah melarang pembukaan lahan dengan cara dibak
NASIONAL
BANDA ACEH Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh. Pemberhent
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma&039rifah meminta Universitas Pertahan
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang membangun poros alternatif jika Prabowo
POLITIK
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI