Ikhlas tapi Tak Sepenuhnya Terima, Pengacara Febrie Sebut Ada "Bias" dalam Putusan Hakim
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
BANDUNG — Penutupan Kebun Binatang Bandung memicu perdebatan publik terkait dasar hukum dan proporsionalitas langkah Pemerintah Kota Bandung.
Sengketa yang awalnya dipahami sebagai persoalan perdata kini bergeser ke ranah pidana korupsi, menimbulkan perhatian kalangan pengamat hukum.
Radhar Tribaskoro, pengamat hukum dan Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air, menyoroti sejarah panjang kebun binatang ini yang berdiri sejak 1933. Menurutnya, kebun binatang bukan sekadar sarana rekreasi, tetapi bagian dari sejarah Kota Bandung.Baca Juga:
"Sejak awal pengelolaan berada di tangan yayasan yang terkait dengan keluarga Rd. Ema Bratakusuma, namun Pemkot menyatakan lahan tersebut aset daerah dengan dokumen jual beli sejak 1920 atas 13 persil tanah," kata Radhar, Jumat (20/2/2026).
Yayasan menolak klaim tersebut karena dokumen yang ditunjukkan dianggap hanya fotokopi dan tidak relevan.
Perbedaan Tafsir Perjanjian
Radhar menambahkan, perjanjian antara Pemkot dan yayasan sejak 1970-an yang diperbarui 1989 dan 1998, menimbulkan tafsir berbeda. Pemkot menilai sebagai hak pakai atau sewa, sedangkan yayasan menilai dokumen tersebut tidak melepaskan kepemilikan. "Perbedaan tafsir atas dokumen inilah simpul utama konflik," ujarnya.
Bergeser ke Ranah Pidana
Sengketa makin kompleks ketika masuk ke ranah pidana korupsi. Pemkot menilai yayasan tetap menggunakan lahan tanpa izin aktif sehingga muncul klaim tunggakan sewa dan pajak sebagai kerugian negara. Menurut Radhar, perpindahan dari wanprestasi kontraktual ke tindak pidana korupsi memerlukan pembuktian unsur niat jahat (mens rea).
Dampak Sosial dan Nasib Pekerja
Penutupan kebun binatang berdampak langsung pada sekitar 128 pekerja, termasuk dokter hewan dan perawat satwa. "Ketika kebun ditutup, pemasukan berhenti, sementara kewajiban merawat satwa tetap berjalan," kata Radhar. Pencabutan izin konservasi oleh Kementerian Kehutanan menambah tekanan administratif dan operasional yayasan.
Pentingnya Kehati-hatian
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
JAKARTA Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Pemilu tetap digelar pada 2029. Hasto meminta tidak ada upaya yang bertentangan
POLITIK
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto yang mempersilakan menteri mingg
POLITIK
PEKANBARU Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memuji penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang dinilainya berja
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 322 orang yang diduga berkaitan dengan kerusuhan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas 5 belum sepenuhnya dirasaka
EKONOMI