AMAN Desak Polri Usut Dugaan Makar Libatkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, Ini Tuntutannya
JAKARTA Aliansi Muda Nusantara (AMAN) menyerukan aksi massa sekaligus mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil lang
PERISTIWA
DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konvensional, dalam audiensi bersama Bali Transport Bersatu (BTB) di Kantor Gubernur Bali, Renon, Senin (23/2/2026).
Pertemuan ini membahas penguatan regulasi transportasi lokal, pengajuan kuota angkutan, hingga fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para sopir.
Ketua Umum BTB, I Nyoman Suwendra, menyampaikan dukungan organisasi terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Angkutan di Kawasan Tertentu, namun mengungkapkan masih terdapat kendala administratif dalam pengajuan kuota operasional.Baca Juga:
Pergub tersebut mengatur tata kelola pelayanan angkutan di pangkalan tertentu, termasuk bandara dan destinasi wisata, serta bertujuan meminimalisasi konflik antara angkutan konvensional dan transportasi berbasis aplikasi.
Regulasi ini juga menekankan perlindungan SDM lokal, termasuk kewajiban kepemilikan KTP Bali dan pelat nomor DK untuk kendaraan pariwisata.
Suwendra menjelaskan, BTB telah menjalankan SOP angkutan sewa khusus dan angkutan kota sesuai Pergub, namun pengajuan kuota dan sertifikasi masih terkendala. Ia meminta dukungan untuk percepatan sertifikat kuota dan BPJS Ketenagakerjaan bagi sopir lokal.
Menanggapi hal itu, Gubernur Koster menegaskan bahwa perlindungan sopir konvensional merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan Bali.
"Segera buatkan persetujuan kuota dalam bentuk sertifikat. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, saya akan membantu memfasilitasi dan mempercepat prosesnya. Karena ini menyangkut ekonomi kerakyatan, harus cepat ditolong dan jangan dibuat susah," ujarnya.
Koster juga menekankan agar pengelolaan pangkalan mengutamakan warga lokal, dengan pendaftaran pengemudi melalui desa adat agar aktivitas dapat terkontrol dan tertib.
Kebijakan ini diharapkan menciptakan sistem transportasi yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta melindungi sopir lokal dari persaingan tidak sehat dengan transportasi daring.*
(dh)
JAKARTA Aliansi Muda Nusantara (AMAN) menyerukan aksi massa sekaligus mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil lang
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara segera mengkaji
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution membenarkan adanya insiden penamparan terhadap seorang pegawai Badan Usaha Mi
PERISTIWA
BATU BARA Pelatihan Calon Asesor yang digelar di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber
NASIONAL
BATU BARA Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan rembug
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar tepung tawar dan doa bersama untuk melepas keberangkatan Wali Kota Mahyaruddin Salim
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sam
PENDIDIKAN
ACEH TIMUR Bunda Guru Aceh Marlina Muzakir menyemangati siswa SD Negeri Tanah Rata, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, usai sekolah tersebut
PENDIDIKAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin upacara ziarah dan tabur bunga dalam rangka Hari Ulang Tahun ke78 P
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mendorong pembangunan daerah yang unggul dan berdaya
PEMERINTAHAN