RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Mulai Penyusunan Naskah Akademik
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konvensional, dalam audiensi bersama Bali Transport Bersatu (BTB) di Kantor Gubernur Bali, Renon, Senin (23/2/2026).
Pertemuan ini membahas penguatan regulasi transportasi lokal, pengajuan kuota angkutan, hingga fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para sopir.
Ketua Umum BTB, I Nyoman Suwendra, menyampaikan dukungan organisasi terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Angkutan di Kawasan Tertentu, namun mengungkapkan masih terdapat kendala administratif dalam pengajuan kuota operasional.Baca Juga:
Pergub tersebut mengatur tata kelola pelayanan angkutan di pangkalan tertentu, termasuk bandara dan destinasi wisata, serta bertujuan meminimalisasi konflik antara angkutan konvensional dan transportasi berbasis aplikasi.
Regulasi ini juga menekankan perlindungan SDM lokal, termasuk kewajiban kepemilikan KTP Bali dan pelat nomor DK untuk kendaraan pariwisata.
Suwendra menjelaskan, BTB telah menjalankan SOP angkutan sewa khusus dan angkutan kota sesuai Pergub, namun pengajuan kuota dan sertifikasi masih terkendala. Ia meminta dukungan untuk percepatan sertifikat kuota dan BPJS Ketenagakerjaan bagi sopir lokal.
Menanggapi hal itu, Gubernur Koster menegaskan bahwa perlindungan sopir konvensional merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan Bali.
"Segera buatkan persetujuan kuota dalam bentuk sertifikat. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, saya akan membantu memfasilitasi dan mempercepat prosesnya. Karena ini menyangkut ekonomi kerakyatan, harus cepat ditolong dan jangan dibuat susah," ujarnya.
Koster juga menekankan agar pengelolaan pangkalan mengutamakan warga lokal, dengan pendaftaran pengemudi melalui desa adat agar aktivitas dapat terkontrol dan tertib.
Kebijakan ini diharapkan menciptakan sistem transportasi yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta melindungi sopir lokal dari persaingan tidak sehat dengan transportasi daring.*
(dh)
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konv
PEMERINTAHAN
BATAM Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, membacakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN