DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konvensional, dalam audiensi bersama Bali Transport Bersatu (BTB) di Kantor Gubernur Bali, Renon, Senin (23/2/2026).
Pertemuan ini membahas penguatan regulasi transportasi lokal, pengajuan kuota angkutan, hingga fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para sopir.
Ketua Umum BTB, I Nyoman Suwendra, menyampaikan dukungan organisasi terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Angkutan di Kawasan Tertentu, namun mengungkapkan masih terdapat kendala administratif dalam pengajuan kuota operasional.Baca Juga:
Pergub tersebut mengatur tata kelola pelayanan angkutan di pangkalan tertentu, termasuk bandara dan destinasi wisata, serta bertujuan meminimalisasi konflik antara angkutan konvensional dan transportasi berbasis aplikasi.
Regulasi ini juga menekankan perlindungan SDM lokal, termasuk kewajiban kepemilikan KTP Bali dan pelat nomor DK untuk kendaraan pariwisata.
Suwendra menjelaskan, BTB telah menjalankan SOP angkutan sewa khusus dan angkutan kota sesuai Pergub, namun pengajuan kuota dan sertifikasi masih terkendala. Ia meminta dukungan untuk percepatan sertifikat kuota dan BPJS Ketenagakerjaan bagi sopir lokal.
Menanggapi hal itu, Gubernur Koster menegaskan bahwa perlindungan sopir konvensional merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan Bali.
"Segera buatkan persetujuan kuota dalam bentuk sertifikat. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, saya akan membantu memfasilitasi dan mempercepat prosesnya. Karena ini menyangkut ekonomi kerakyatan, harus cepat ditolong dan jangan dibuat susah," ujarnya.
Koster juga menekankan agar pengelolaan pangkalan mengutamakan warga lokal, dengan pendaftaran pengemudi melalui desa adat agar aktivitas dapat terkontrol dan tertib.
Kebijakan ini diharapkan menciptakan sistem transportasi yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta melindungi sopir lokal dari persaingan tidak sehat dengan transportasi daring.*
(dh)
BINJAI Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai meminta legislatif dan eksekutif di Kota Binjai memperk
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pra
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mulai melakukan penataan kawasan Pasar Bahagia dengan mengimbau pedagang kaki lima (PKL) yang
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pencegahan
PENDIDIKAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina membuka secara resmi kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pus
PEMERINTAHAN
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmen mempercepat transformasi pembelajaran berbasis digital di sektor pendidikan.Hal
PENDIDIKAN
KISARAN Keluarga besar Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Asahan menggelar kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah di Food Court Parasamya,
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap menekankan pentingnya pemerataan distribusi tenaga medis, khus
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawalan serius terhadap implementasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) a
EKONOMI
BANDA ACEH Ustazd T. Azhar Ibrahim LC, M.Sos menilai intoleransi dalam kehidupan beragama kerap berawal dari sikap merasa paling benar
AGAMA
