BINJAI – Pemerintah Kota Binjai memperoleh Opini Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori Kualitas Sedang dan nilai akhir 75,87 dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.
Hasil penilaian disampaikan dalam kegiatan penyampaian opini yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (24/2/2026).
Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP., hadir didampingi jajaran perangkat daerah, termasuk Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Orta), serta pejabat terkait.Baca Juga:
Opini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, S.Sos., M.SP.
Dalam sambutannya, Herdensi menekankan bahwa hasil penilaian diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga kementerian dan badan vertikal lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kerja sama seluruh pemangku kepentingan penting agar masyarakat Sumatera Utara memperoleh pelayanan yang semakin baik dan bebas dari praktik maladministrasi," ujarnya.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., menegaskan bahwa capaian Pemprov Sumut yang meraih opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi menjadi pijakan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pemerataan standar di seluruh kabupaten/kota pada 2026.
Menanggapi opini Kualitas Sedang, Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyatakan capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah.
"Hasil penilaian Ombudsman ini menjadi motivasi bagi Pemkot Binjai untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Kami berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memberikan layanan yang lebih responsif kepada masyarakat," ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri juga oleh Wakapolda Sumut, para bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota se-Sumatera Utara, serta unsur kementerian, badan vertikal, Kapolres, dan pemangku kepentingan lainnya.*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima informasi mengenai meninggalnya tersangka kasus dugaan korupsi peng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan liqu
HUKUM DAN KRIMINAL
GAYO LUES Seorang pendaki asal Binjai, Sumatera Utara, Kris Biantoro (49), meninggal dunia saat turun dari puncak Taman Nasional Gunung
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Gusma menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Seni
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait viralnya informasi di media sosial yang menyebut adanya pengadaan senil
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memberantas narkoba, perjudian, serta kej
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi digital Anthony Leong menilai gaya komunikasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mencerminkan pende
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait pengadaan kaos kaki y
NASIONAL
JAKARTA Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, kembali menanggapi polemik Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 yang mengatur sy
NASIONAL
MALANG Tersangka kasus dugaan pornografi, Imam Muslimin atau yang dikenal dengan nama Yai Mim, meninggal dunia saat hendak menjalani pem
HUKUM DAN KRIMINAL
