DPR Terima Surpres, Destry Damayanti Diusulkan Prabowo jadi Gubernur BI Berikutnya
JAKARTA Pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan calon pimpinan Bank Indonesia (BI). Surat tersebut disampai
EKONOMI
MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Capaian ini menjadi pijakan untuk meningkatkan standar pelayanan publik yang lebih optimal pada tahun mendatang.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, mengatakan bahwa penilaian tahun 2025 menunjukkan transformasi pendekatan pengawasan yang lebih menyeluruh, tidak hanya mengukur kepatuhan administratif, tetapi juga kualitas layanan, integritas aparatur, hingga keadilan pelayanan.Baca Juga:
"Pelayanan publik merupakan wajah nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Secara nasional, nilai rata-rata pelayanan publik berada di angka 74,64 (kategori sedang). Meski bersyukur atas capaian Sumut, masih ada kabupaten/kota yang kualitas layanannya rendah. Target kita di 2026 adalah kategori Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi," ujar Surya, Selasa (24/2/2026) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41 Medan.
Untuk mencapai target tersebut, Surya menyampaikan lima instruksi strategis kepada seluruh perangkat daerah:
- Segera melakukan perbaikan tanpa menunggu penilaian berikutnya.
- Menangani keluhan masyarakat secara cepat dan transparan.
- Menghilangkan budaya "minta dilayani" dengan mengedepankan empati dan profesionalisme.
-Mendorong inovasi layanan berbasis teknologi untuk memangkas birokrasi dan pungli.
- Meminta Inspektorat proaktif dalam pencegahan maladministrasi.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Herdensi Adnin, menjelaskan bahwa penilaian tahun 2025 lebih komprehensif, mencakup input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan.
"Ukurannya tidak lagi hanya soal papan pengumuman standar pelayanan. Kami melihat respons cepat terhadap keluhan dan tingkat kepuasan masyarakat secara nyata," ujarnya.
Berdasarkan data Ombudsman, dari 14 kabupaten/kota yang disurvei di Sumut, mayoritas berada pada kategori kualitas tinggi dan sedang.
Acara penyerahan opini turut dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sonny Irawan, serta para bupati dan wali kota se-Sumut.*
(ad)
JAKARTA Pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan calon pimpinan Bank Indonesia (BI). Surat tersebut disampai
EKONOMI
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi langkah praperadilan yang diajukan dokter Tifauzia Tyassuma alias Tifa dan Roy Suryo
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat untuk Urusan Kebijakan, Elbridge Colby, besert
NASIONAL
SOLO Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menghadiri Upacara Peringatan HUT ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ista
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan perkara penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diproses hanya berdasark
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengambil alih penanganan dugaan penyimpangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan perbaikan dan renovasi bangunan sekolah rusak di berbagai daerah rampung paling lama dalam dua tahun. Pem
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan dan kelelua
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong penguatan kerja sama antarprovinsi di Pulau Sumatera untuk mempercepa
PEMERINTAHAN