Pengamat Desak Prabowo Evaluasi Sistem Rekrutmen Ombudsman RI Usai Kasus Hery Susanto dan Yeka Hendra
JAKARTA Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh t
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Senin (23/2/2026), penyidik memeriksa pegawai DJBC, Budiman Bayu Prasojo, sebagai saksi. Pemeriksaan ini untuk mendalami prosedur dan mekanisme kerja di Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) terkait kepabeanan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan Budiman diperlukan untuk melengkapi bukti awal hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebelumnya.Baca Juga:
"Kami mendalami pengetahuan saksi mengenai prosedur kerja di Direktorat P2, termasuk terkait temuan uang Rp 5 miliar di safe house di Ciputat, Tangerang Selatan," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Keterangan Budiman akan dipadukan dengan saksi lain, seperti Salisa (SLS), untuk mempertebal bukti awal dalam kasus ini.
Penyidik ingin memastikan apakah safe house hanya digunakan untuk penempatan uang atau juga untuk aktivitas operasional lainnya.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam tersangka, terdiri dari tiga pejabat DJBC dan tiga pihak swasta.
Tiga pejabat DJBC yang dijerat hukum adalah Direktur P2 DJBC periode 2024–2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC, Sisprian Subiaksono; dan Kasi Intelijen DJBC, Orlando Hamonangan.
Sementara itu, pihak swasta yang terseret kasus ini adalah John Field, pemilik PT Blueray; Andri, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray; dan Dedy Kurniawan, Manager Operasional PT Blueray.
Modus pemufakatan jahat antara pihak DJBC dan PT Blueray bermula pada Oktober 2025. Perusahaan ingin barang-barang impor, termasuk barang KW atau palsu, lolos dari pemeriksaan kepabeanan.
"Terjadi pemufakatan jahat antara pihak DJBC dan PT Blueray untuk mengatur jalur masuk barang impor agar tidak diperiksa sesuai ketentuan Permenkeu," jelas Budi.
Atas perbuatannya, ketiga pejabat DJBC disangkakan melanggar beberapa pasal terkait tindak pidana korupsi dan KUHP, sedangkan pihak swasta diduga sebagai pemberi suap.
JAKARTA Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh t
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli keamanan dan upaya membur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oppo resmi memperkenalkan generasi terbaru lini Reno Series melalui peluncuran Oppo Reno 16 dan Oppo Reno 16 Pro di China. Kedua
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Politikus Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai Presiden Prabowo Subianto mewarisi paradoks ekonomi Indonesia yang selama berta
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Aceh menegaskan revisi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan kebutuhan strateg
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan Selasa, 26 Mei 2026, di zona hijau. Pada awal sesi perdagangan, IHSG meng
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah harga pangan strategis nasional mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Komoditas cabai dan bawan
EKONOMI
OlehYudi LatifSAUDARAKU, orang Indonesia tumbuh dengan ajaran lembut menghormati yang tua, ringan tangan pada tetangga, ramah pada tamu as
OPINI
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi merespons santai viralnya potongan video yang memperlihatkan dugaan percakapan Wakil Ketua
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman B. Ponto, meminta proses pengisian kekosongan pimpinan Ombudsman RI
HUKUM DAN KRIMINAL