Divonis Bebas Kasus Korupsi MFF, Nasib Jabatan Dua ASN Medan Menunggu Arahan BKN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Senin (23/2/2026), penyidik memeriksa pegawai DJBC, Budiman Bayu Prasojo, sebagai saksi. Pemeriksaan ini untuk mendalami prosedur dan mekanisme kerja di Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) terkait kepabeanan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan Budiman diperlukan untuk melengkapi bukti awal hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebelumnya.Baca Juga:
"Kami mendalami pengetahuan saksi mengenai prosedur kerja di Direktorat P2, termasuk terkait temuan uang Rp 5 miliar di safe house di Ciputat, Tangerang Selatan," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Keterangan Budiman akan dipadukan dengan saksi lain, seperti Salisa (SLS), untuk mempertebal bukti awal dalam kasus ini.
Penyidik ingin memastikan apakah safe house hanya digunakan untuk penempatan uang atau juga untuk aktivitas operasional lainnya.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam tersangka, terdiri dari tiga pejabat DJBC dan tiga pihak swasta.
Tiga pejabat DJBC yang dijerat hukum adalah Direktur P2 DJBC periode 2024–2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC, Sisprian Subiaksono; dan Kasi Intelijen DJBC, Orlando Hamonangan.
Sementara itu, pihak swasta yang terseret kasus ini adalah John Field, pemilik PT Blueray; Andri, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray; dan Dedy Kurniawan, Manager Operasional PT Blueray.
Modus pemufakatan jahat antara pihak DJBC dan PT Blueray bermula pada Oktober 2025. Perusahaan ingin barang-barang impor, termasuk barang KW atau palsu, lolos dari pemeriksaan kepabeanan.
"Terjadi pemufakatan jahat antara pihak DJBC dan PT Blueray untuk mengatur jalur masuk barang impor agar tidak diperiksa sesuai ketentuan Permenkeu," jelas Budi.
Atas perbuatannya, ketiga pejabat DJBC disangkakan melanggar beberapa pasal terkait tindak pidana korupsi dan KUHP, sedangkan pihak swasta diduga sebagai pemberi suap.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena memperlihatkan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengawasan kepabeanan, sekaligus menguji efektivitas pengendalian internal di DJBC.*
(k/dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK
JAKARTA Pemerintah dan DPR menargetkan pengesahan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset pada akhir 2026. Dalam draf RUU yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meraih penghargaan tingkat nasional melalui inovasi pelayanan publik Qresto (Quick Respon
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional pada Jumat, 28 Agustus 2026, bergerak beragam. Kenaikan paling mencolok terjadi
EKONOMI