Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Rabu (25/2/2026), di Gedung Wiswa Sabha Pratama, Denpasar.
Penilaian ini menjadi bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan kualitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan opini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widianti. Dalam sambutannya, Sekda Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi atas peran Ombudsman RI sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.Baca Juga:
Ia menekankan bahwa penilaian ini menjadi instrumen penting untuk mendorong seluruh perangkat daerah patuh terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Ni Nyoman Sri Widianti menjelaskan bahwa opini tahun 2025 merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Fokus penilaian tahun ini adalah maladministrasi, yang menilai kualitas layanan serta tingkat kepatuhan penyelenggara publik.
Penilaian tersebut mencakup Pemerintah Provinsi Bali serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota, termasuk Denpasar, Badung, dan Karangasem.
"Opini ini juga diserahkan ke berbagai unit pelayanan publik, seperti RSBM, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Panti Sosial Asuhan Anak Udyana Wiguna, sebagai pedoman perbaikan berkelanjutan," kata Ni Nyoman.
Secara nasional, Ombudsman RI menilai 310 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada 2025.
Penilaian ini menggunakan 14 komponen standar pelayanan publik sebagai indikator utama untuk menentukan kualitas layanan dan tingkat kepatuhan penyelenggara.
Dengan opini ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap seluruh unit pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transparansi, dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.*
(dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL