Hukum Jangan Jadi Alat “ATM Berjalan”, DPR Awasi Kasus ABK Sea Dragon
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan agar proses hukum dalam kasus penyelundupan sabu yang menjerat awak kapal (ABK)
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Medan, menekankan perlunya kolaborasi antarinstansi untuk menekan angka kasus dan melindungi masyarakat dari kejahatan perdagangan manusia.
Penjabat Sekretaris Daerah Sumut, Sulaiman Harahap, menyatakan bahwa TPPO bukan sekadar statistik, melainkan kejahatan kemanusiaan yang merampas masa depan individu, khususnya perempuan dan anak-anak.Baca Juga:
"Hingga Maret 2025, tercatat ratusan korban, didominasi perempuan dan anak-anak. Modusnya pun kian canggih, mulai dari tawaran kerja di luar negeri melalui media sosial hingga eksploitasi seksual," ujar Sulaiman.
Sulaiman menambahkan, posisi geografis Sumut yang memiliki garis pantai timur sepanjang 545 km membuat provinsi ini rentan terhadap TPPO.
Jalur-jalur tikus di pesisir dan mobilitas penduduk yang tinggi menjadi tantangan aparat penegak hukum.
"Penanganan TPPO harus komprehensif: edukasi, penindakan hukum tegas, dan perlindungan korban," tegasnya.
Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri, Aang Witarsa Rofik, menjelaskan alasan Medan menjadi lokasi koordinasi tahun ini.
Data menunjukkan tren peningkatan kasus yang signifikan. Berdasarkan statistik 2024, terdapat 392 kasus dengan 471 korban.
Pada 2025 naik menjadi 396 kasus dengan 465 korban, sementara data Polri mencatat total 1.583 korban TPPO di Sumut, tertinggi secara nasional.
"Modus operandi kini semakin kompleks, termasuk penipuan melalui skema magang luar negeri, tawaran pendidikan, hingga pengantin pesanan. Pencegahan harus dimulai dari unit terkecil, desa dan kelurahan, dengan dukungan penuh Dinas Dukcapil," ujar Aang.
Kegiatan ini dihadiri jajaran Polri, LSM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan agar proses hukum dalam kasus penyelundupan sabu yang menjerat awak kapal (ABK)
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengintervensi kasus Fandi Ramadhan (26), seorang anak b
NASIONAL
JAKARTA Aktor Ammar Zoni kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026). Dalam sidang tersebut, Jak
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidimpuan menindak tiga sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dalam patroli malam,
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, memperagakan kemampuan bela diri di hadapan ratusan personel Direktorat Sa
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sengketa tanah ulayat di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali memanas. Parsadaan Siregar Siagian menggugat
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Polemik administratif mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan setelah beredarnya dua surat resmi Panitia S
POLITIK
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, memimpin penertiban menara telekomu
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan akan menindaklanjuti laporan hasil reses DPRD Sumut terkait pelaksanaan program U
KESEHATAN
JAKARTA Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Siregar, meminta kepolisian berhenti menggunakan istilah oknum t
HUKUM DAN KRIMINAL