DELI SERDANG – Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, memimpin penertiban menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama Group di Jalan Setia Budi, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam.
Penertiban dilakukan Kamis (26/2/2026) karena tower tersebut tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai amanat regulasi nasional.
Baca Juga:Penertiban ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden H Prabowo Subianto dalam gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), sebagai upaya menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Tower yang berdiri sejak 1997 itu awalnya memiliki izin lama di bawah Dinas Pekerjaan Umum. Namun seiring perubahan regulasi, seluruh bangunan, termasuk menara telekomunikasi, wajib memiliki PBG.
"Dulu memang ada izin membangun. Tapi setelah perubahan peraturan, semua menara wajib memiliki PBG. Tower yang sudah berdiri pun harus menyesuaikan," jelas Bupati Asri.
Penertiban ini dilakukan menyusul laporan warga terkait kerusakan rumah akibat material tower yang jatuh.
"Persoalan ini tidak disikapi dengan baik oleh pemilik tower. Pemerintah kabupaten lebih mementingkan keselamatan warga. Hari ini kami turun langsung menertibkan tower," tegas Bupati Asri.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Satpol PP Deli Serdang, Agus Suprianto SE, membacakan Berita Acara Pembongkaran.
Dalam dokumen itu disebutkan, tower milik PT Tower Bersama Group melanggar Perda Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Sesuai pasal 45 ayat (1) huruf h dan pasal 74, pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran.
"Kami pastikan evaluasi dan penertiban menara lain juga akan dilakukan demi keselamatan masyarakat dan ketertiban lingkungan," ujarnya.
Langkah tegas Pemkab Deli Serdang ini mendapat apresiasi warga setempat yang menilai penertiban menara telekomunikasi menjadi bukti pemerintah daerah menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama.*
Baca Juga:
(vv/ad)
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai memberikan apresiasi tinggi kepada Aldino, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PG
PENDIDIKAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pengelolaan sampah dalam rangka target Ind
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dengan meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima dana hibah senilai 2,49 juta dolar AS atau sekitar Rp41,96 miliar dari Pemerintah Amer
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan Kamis (26/2/2026). Rupiah menguat 41 poin atau sekit
EKONOMI
BINJAI Rencana kunjungan kerja Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ke Kejaksaan Negeri Binjai, Kamis (26/2/2026), mendadak dibatalkan. Jaja
NASIONAL
DELI SERDANG Seorang pelajar, Oka Ginting (16), meninggal dunia setelah terlindas truk tangki di Jalan Jamin Ginting KM 1718, Desa Hulu
NASIONAL
MOSKWA Pemerintah Rusia secara terbuka mempertanyakan mekanisme kerja Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang diinisiasi Presiden Ame
INTERNASIONAL
MEDAN Ratusan pedagang daging babi dan masyarakat probabi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Kamis (26/2/2026). Massa
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) yang tersangkut kasus sabu 2 ton, Hotman Paris Hutapea, menyatakan heran atas
HUKUM DAN KRIMINAL
