JAKARTA — Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan dukungannya terhadap program Komando Cadangan (Komcad) yang kini menyasar aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Doli, program ini penting untuk memperkuat kedisiplinan, karakter nasionalisme, dan persiapan menghadapi tantangan pembangunan nasional.
"Saya melihat pentingnya membangun kedisiplinan dan cinta tanah air. Untuk melanjutkan percepatan pembangunan, terbentuknya karakter keindonesiaan yang kuat dengan kedisiplinan tinggi menjadi variabel kunci," ujar Doli, Jumat (27/2/2026).Baca Juga:
Doli menekankan, Komcad seharusnya tidak hanya untuk ASN, tetapi seluruh warga negara yang memenuhi syarat.
Ia mencontohkan beberapa negara seperti Jepang dan Korea yang mewajibkan pelatihan militer untuk seluruh warga sebagai cara memperkuat nasionalisme dan karakter.
Namun, Doli memberi catatan penting. Program ini tidak boleh memimiliterisasi sipil atau mengaburkan batas sipil-militer.
Komcad harus berorientasi pada penguatan karakter masyarakat, termasuk menghadapi tantangan sosial seperti narkoba atau perilaku asusila.
Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 27 Tahun 2021, sebanyak 4.000 ASN di kementerian/lembaga di Jakarta akan mengikuti Komcad secara sukarela.
Pendidikan dasar kemungkinan dilaksanakan pada April 2026, dan TNI AD siap memfasilitasi pelatihan tersebut.
Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan kuota peserta disesuaikan dengan jumlah ASN di tiap kementerian.
"Itu sifatnya sukarela. Tidak ada unsur paksaan atau kewajiban. Seleksi akan dilakukan sesuai kuota kementerian masing-masing," jelas Rico.
Program Komcad diharapkan menjadi sarana membangun karakter nasionalisme sekaligus mendukung pertahanan negara, tanpa mengganggu fungsi sipil ASN.*
(d/dh)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
