Wapres Gibran Ceritakan Pengalamannya Kirim Surat ke Nadiem, Tapi Tak Ditanggapi

JAKARTA -Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, berbagi cerita mengenai surat yang pernah ia kirimkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Surat tersebut berisi keluhan dan masukan mengenai sejumlah kebijakan pendidikan, namun menurut Gibran, surat itu tidak pernah mendapat tanggapan dari Nadiem.

Gibran mengungkapkan pengalaman itu dalam acara pengarahan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) se-Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, pada Senin (11/11/2024). Dalam kesempatan itu, Gibran menampilkan surat yang ia kirimkan ke Mendikbud, yang tertulis dengan kop “Wali Kota Surakarta” dan bernomor surat DK.00/2513/2024.

“Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota,” kata Gibran seraya memperlihatkan surat tersebut kepada peserta rapat.

Baca Juga:

• Mendiktisaintek: Negara Maju Gemar Membaca, Negara Berkembang Gemar Menonton
• Mahasiswa Geruduk Kejari Padangsidimpuan, Desak Tangkap Aktor Utama Korupsi ADD 2023

Gibran melanjutkan bahwa setelah mengirim surat tersebut, ia melakukan pengecekan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Pendidikan di Pemkot Solo untuk mengetahui apakah ada tanggapan dari Nadiem. Sayangnya, surat tersebut tidak mendapat balasan dari kementerian.

“Kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan,” kata Gibran.

Baca Juga:

• Pemkab Padang Lawas Utara Gelar Musrenbang RKPD 2026, Fokuskan Lima Program Strategis Daerah
• Aksi Unjuk Rasa Memanas, Aktivis Desak Kejari Sungai Penuh Usut Dugaan Korupsi Kades Pelayang Raya

Surat yang dikirimkan oleh Gibran itu berisi berbagai keluhan mengenai kebijakan pendidikan yang saat itu menjadi perhatian banyak pihak, seperti masalah zonasi, program Merdeka Belajar, pengawasan sekolah, dan ujian nasional. Gibran menyebut bahwa masalah-masalah ini sangat dirasakan oleh pemerintah daerah dan menjadi beban di tingkat lokal, terutama bagi para wali kota dan kepala daerah.

“Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional,” jelas Gibran.

Meski tidak ada tanggapan dari Nadiem Makarim, Gibran mengaku merasa optimis dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Abdul Mu’ti. Ia meyakini bahwa Menteri Mu’ti lebih responsif terhadap permasalahan pendidikan di daerah dan lebih terbuka untuk menerima masukan serta berdiskusi.

“Saya yakin Menteri yang sekarang (Abdul Mu’ti) berbeda dengan yang sebelumnya (Nadiem Makarim). Banyak persoalan yang sudah ditanggung oleh Pak Abdul Mu’ti,” kata Gibran.

Gibran juga menyatakan bahwa permasalahan pendidikan yang ada saat ini, termasuk isu-isu terkait zonasi dan kebijakan Merdeka Belajar, terus menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, ia mengajak Kadisdik se-Indonesia untuk terus bekerja sama dalam mencari solusi atas tantangan yang ada di dunia pendidikan.

Kehadiran Gibran dalam acara tersebut bertujuan untuk memberi arahan dan mendengarkan masukan dari Kadisdik se-Indonesia terkait implementasi kebijakan pendidikan yang lebih baik. Gibran menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(N/14)

Mendiktisaintek: Negara Maju Gemar Membaca, Negara Berkembang Gemar Menonton

Mahasiswa Geruduk Kejari Padangsidimpuan, Desak Tangkap Aktor Utama Korupsi ADD 2023

Pemkab Padang Lawas Utara Gelar Musrenbang RKPD 2026, Fokuskan Lima Program Strategis Daerah

Aksi Unjuk Rasa Memanas, Aktivis Desak Kejari Sungai Penuh Usut Dugaan Korupsi Kades Pelayang Raya

Wali Kota Sungai Penuh Tak Hadir Temui Demonstran, Massa Kecewa: Kenapa Menghindar?

Menhan RI Apresiasi Kodam Iskandar Muda atas Penyelenggaraan Program SPPI di Aceh: Cetak Agen Perubahan Bangsa