MEDAN – Pemerintah Kota Medan menyatakan kesiapan mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan teknis guna mendukung rencana pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan Seruwai, Kecamatan Medan Labuhan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat daring yang dipimpin Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sri Haryati, Senin (2/3/2026).
Rapat diikuti Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.Baca Juga:
Dalam pertemuan itu disampaikan, penetapan lokasi pembangunan akan dilakukan setelah kesiapan daerah dinyatakan memenuhi seluruh ketentuan.
Penetapan tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan tahapan program oleh pemerintah daerah.
Untuk tahun anggaran berjalan, kuota pembangunan yang tersedia baru satu tower. Pelaksanaan fisik direncanakan dimulai pada 2026 dan berpotensi berlanjut hingga 2027.
Rico Waas menyampaikan apresiasi atas dukungan kementerian dan memastikan dokumen yang masih diperlukan segera dilengkapi.
Ia menargetkan seluruh persyaratan dapat dirampungkan dalam waktu dekat agar proses penetapan lokasi tidak tertunda.
Selain pembangunan rusun baru, Pemko Medan juga menyoroti kondisi sejumlah aset rusun lama.
Salah satunya Tower D yang dibangun melalui APBN 2016 dengan sekitar 90 unit dalam kondisi rusak berat dan belum dihuni karena belum dilakukan serah terima aset kepada pemerintah daerah.
Pemko Medan meminta dukungan kementerian agar proses berita acara serah terima dapat segera dituntaskan sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan atau direvitalisasi.
Pihak kementerian menjelaskan, saat ini masih berlangsung proses identifikasi dan penataan aset antar kementerian untuk memastikan status kepemilikan sebelum serah terima dilanjutkan.
Namun pada tahun anggaran 2026, alokasi program masih difokuskan pada pembangunan rusun baru dan belum mencakup revitalisasi.
Dalam rapat tersebut, Pemko Medan juga memaparkan tingkat keterisian rusun yang telah ada, berkisar 50 hingga 85 persen.
Mayoritas penghuni merupakan nelayan di wilayah utara kota. Sebagian warga masih enggan menempati rusun karena mempertimbangkan jarak dari lokasi mata pencaharian.
Ke depan, pemerintah kota mengusulkan segmentasi penghuni yang lebih beragam, termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta warga terdampak banjir, guna meningkatkan optimalisasi hunian.
Pemko Medan menegaskan komitmen untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan perangkat daerah terkait agar pembangunan rusun di Seruwai dapat segera memasuki tahap pelaksanaan.*
(ad)
BANDA ACEH Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Dr H Taqwaddin, menerima penyerahan wakaf tanah seluas 5.611 meter persegi da
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kot
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung kondisi Jembatan Batang Angkola di Padang
PEMERINTAHAN
MADINA Tim gabungan Brimob dan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berhasil menyita 14 unit ekskavator dari lokasi tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disebut purapura tidak mengenal terdakwa Hari Karyuliar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN II Regional I kepada PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Dua unit alat berat jenis ekskavator diduga diamankan Tim Ditreskrimsus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di Kecamatan Sayur Mat
HUKUM DAN KRIMINAL
TEBING TINGGI Dedek Susanto, Bendahara Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mengurus pembuatan No
NASIONAL
Oleh Yakub F. IsmailDUNIA seolah dibuat tidak percaya setelah Israel dibantu Amerika Serikat (AS) dengan cepat dan tanpa abaaba langsung m
OPINI
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi daerah percontohan (pilot project) implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produkt
PEMERINTAHAN
