Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SIMALUNGUN — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi program kerja sekaligus membahas sejumlah agenda kegiatan mendatang.
Rapat berlangsung di Kantor TP PKK Kabupaten Simalungun di Pematang Raya, Kamis, 5 Maret 2026.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih, dan diikuti seluruh pengurus TP PKK tingkat kabupaten serta pengurus TP PKK kecamatan se-Kabupaten Simalungun.Baca Juga:
Pelaksana Tugas Sekretaris TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Rica M. Iqbal, dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk mendengarkan laporan hasil kegiatan fasilitasi pemutakhiran data yang telah dilaksanakan beberapa hari sebelumnya di seluruh kecamatan.
Selain itu, rapat juga membahas rancangan program-program TP PKK Kabupaten Simalungun untuk periode mendatang.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Saragih, mengapresiasi kehadiran seluruh pengurus dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan bahwa rapat koordinasi bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi menjadi sarana evaluasi dan penguatan komitmen dalam menjalankan program PKK.
"PKK memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing di Kabupaten Simalungun," kata Darmawati.
Ia juga meminta seluruh pengurus PKK di tingkat kecamatan dan nagori untuk menyampaikan laporan hasil kunjungan lapangan beserta kendala yang dihadapi di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul dapat segera dicari solusi secara bersama.
Dalam kesempatan itu, Darmawati juga menyinggung rencana kegiatan aksi sosial pada bulan suci Ramadhan berupa pembagian sembako dan takjil bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurut dia, hingga saat ini telah terkumpul dana sebesar Rp47 juta yang nantinya akan dibahas bersama terkait mekanisme penyalurannya.
"Alhamdulillah sudah terkumpul dana sebesar Rp47 juta yang nantinya akan didiskusikan bagaimana tata cara pengalokasiannya," ujarnya.
Darmawati juga mengingatkan seluruh pengurus agar menjalankan tugas organisasi dengan penuh tanggung jawab dan menjaga amanah yang diberikan.
"Jabatan merupakan kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan moral yang dijaga. Jangan sampai ada yang bekerja sesuka hati tanpa koordinasi atau tidak serius dalam melaksanakan tugas," katanya.
Ia mengajak seluruh pengurus untuk terus memperkuat kerja sama serta meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat.
"Kita bekerja bukan karena ingin dilihat, tetapi karena ingin memberikan manfaat," ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga diisi dengan penyampaian laporan hasil kunjungan lapangan dari masing-masing tim, pembahasan rencana aksi sosial Ramadhan bagi masyarakat kurang mampu, serta program pemilihan 10 nagori percontohan TP PKK Kabupaten Simalungun.
Kegiatan ini turut dihadiri Staf Ahli TP PKK yang juga Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Simalungun, Ny. Yulince Mixnon Andreas Simamora, bersama seluruh pengurus TP PKK tingkat kabupaten dan kecamatan.*
(ad)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL