MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik 308 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, Senin (9/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Bobby menegaskan agar seluruh pejabat tidak melakukan pungutan liar atau kegiatan tambahan yang merugikan organisasi, keluarga, maupun diri sendiri.
"Jangan ada kegiatan tambahan seperti masalah pungli atau meminta uang dalam proyek. Mari kita rapikan dan tertibkan bersama agar terhindar dari tindakan yang merugikan diri kita sendiri," ujar Bobby saat pelantikan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro.Baca Juga:
Pelantikan tersebut mencakup 11 pejabat pimpinan tinggi pratama, 117 pejabat administrator, dan 180 pejabat pengawas.
Sebelas pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik antara lain Ardan Noor sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sutan Tolang Lubis sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Bobby menekankan bahwa tahun kedua kepemimpinannya sebagai gubernur harus diisi dengan implementasi visi dan misi pemerintah daerah secara nyata. Seluruh OPD diharapkan menjaga kekompakan, tetapi tidak untuk menutupi kesalahan atau pelanggaran.
"Kekompakan di masing-masing OPD harus benar-benar dijaga. Jangan saling menjelekkan, tetapi juga bukan berarti saling melindungi dari kejahatan," tegas Bobby.
Selain itu, Gubernur Sumut meminta OPD menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kreatif, dan proaktif, dengan fokus mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Bobby juga menyampaikan harapannya agar Bapperida menjadi pengarah bagi OPD dalam merumuskan ide, inovasi, dan langkah strategis demi suksesnya pembangunan di Sumut.
Acara pelantikan dihadiri Wakil Gubernur Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, dan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut.*
(dh)
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran mencapai Rp 33
EKONOMI
MEDAN Seorang pria di Kota Medan membuat heboh setelah diduga merusak 12 nisan makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gang Wakaf, Keluraha
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Kabar duka kembali datang dari pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah misi UNIFIL di Lebanon. Prajurit TNI, Kopral R
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya, melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dua pelajar SMA dilaporkan hanyut di aliran Sungai Bandar Meriah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pentingnya respons cepat dan transparan dari perbankan dalam menangani setiap insiden,
EKONOMI
MEDAN Kasus hukum yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menjadi sorotan setelah tim advokat menilai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sengketa kepemilikan dan keabsahan organ Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (APIPSU) kembali memanas. Kua
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memimpin rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan validasi data Jaminan Kesehatan Ac
PEMERINTAHAN
