Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) guna penghematan anggaran, di tengah dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik.
"Yang terpenting bagi kami adalah memastikan bahwa kebijakan WFH atau bahkan WFA (work from anywhere) tidak mengganggu pelayanan publik yang harus tetap berjalan dengan baik," ujar Rifqi, Sabtu (14/3/2026).Baca Juga:
Pernyataan ini datang setelah pemerintah mengusulkan langkah efisiensi dalam anggaran, menyusul ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya dampaknya terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar rupiah.
Rifqi menambahkan bahwa setiap kementerian atau lembaga diharapkan memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang jelas untuk memastikan bahwa tugas-tugas ASN tetap terlaksana dengan baik meskipun sebagian besar mereka bekerja dari rumah.
Dukung Penghematan, Jangan Ganggu Pelayanan
Rifqi juga menegaskan bahwa Komisi II DPR mendukung kebijakan penghematan ini, dengan catatan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.
Ia menambahkan bahwa penghematan yang dilakukan tidak hanya berlaku untuk ASN, tetapi juga mencakup berbagai sektor lainnya dalam pemerintah, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi pangan, serta subsidi lainnya yang sangat diperlukan masyarakat.
"Kebijakan penghematan ini penting, apalagi dengan situasi yang penuh ketidakpastian. Namun, kita tidak boleh mengorbankan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat," lanjutnya.
Kaji Efisiensi dalam Menjaga Stabilitas APBN
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan rencana penghematan anggaran yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak dari konflik Timur Tengah.
Penghematan ini termasuk mempertimbangkan kebijakan WFH ASN, efisiensi pengeluaran operasional, serta pengurangan konsumsi energi.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN