Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) guna penghematan anggaran, di tengah dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik.
"Yang terpenting bagi kami adalah memastikan bahwa kebijakan WFH atau bahkan WFA (work from anywhere) tidak mengganggu pelayanan publik yang harus tetap berjalan dengan baik," ujar Rifqi, Sabtu (14/3/2026).Baca Juga:
Pernyataan ini datang setelah pemerintah mengusulkan langkah efisiensi dalam anggaran, menyusul ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya dampaknya terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar rupiah.
Rifqi menambahkan bahwa setiap kementerian atau lembaga diharapkan memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang jelas untuk memastikan bahwa tugas-tugas ASN tetap terlaksana dengan baik meskipun sebagian besar mereka bekerja dari rumah.
Dukung Penghematan, Jangan Ganggu Pelayanan
Rifqi juga menegaskan bahwa Komisi II DPR mendukung kebijakan penghematan ini, dengan catatan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.
Ia menambahkan bahwa penghematan yang dilakukan tidak hanya berlaku untuk ASN, tetapi juga mencakup berbagai sektor lainnya dalam pemerintah, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi pangan, serta subsidi lainnya yang sangat diperlukan masyarakat.
"Kebijakan penghematan ini penting, apalagi dengan situasi yang penuh ketidakpastian. Namun, kita tidak boleh mengorbankan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat," lanjutnya.
Kaji Efisiensi dalam Menjaga Stabilitas APBN
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan rencana penghematan anggaran yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak dari konflik Timur Tengah.
Penghematan ini termasuk mempertimbangkan kebijakan WFH ASN, efisiensi pengeluaran operasional, serta pengurangan konsumsi energi.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN