Pemerintah Rencanakan WFH ASN untuk Efisiensi, Pimpinan Komisi II Ingatkan Soal Pelayanan Publik

JAKARTA – Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) guna penghematan anggaran, di tengah dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik.

"Yang terpenting bagi kami adalah memastikan bahwa kebijakan WFH atau bahkan WFA (work from anywhere) tidak mengganggu pelayanan publik yang harus tetap berjalan dengan baik," ujar Rifqi, Sabtu (14/3/2026).

Baca Juga:

• Menteri Keuangan Purbaya Tegaskan, Rupiah Tak Hancur Meski Ada Gejolak Perang

Pernyataan ini datang setelah pemerintah mengusulkan langkah efisiensi dalam anggaran, menyusul ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya dampaknya terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Rifqi menambahkan bahwa setiap kementerian atau lembaga diharapkan memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang jelas untuk memastikan bahwa tugas-tugas ASN tetap terlaksana dengan baik meskipun sebagian besar mereka bekerja dari rumah.

Dukung Penghematan, Jangan Ganggu Pelayanan

Rifqi juga menegaskan bahwa Komisi II DPR mendukung kebijakan penghematan ini, dengan catatan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.

Ia menambahkan bahwa penghematan yang dilakukan tidak hanya berlaku untuk ASN, tetapi juga mencakup berbagai sektor lainnya dalam pemerintah, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi pangan, serta subsidi lainnya yang sangat diperlukan masyarakat.

"Kebijakan penghematan ini penting, apalagi dengan situasi yang penuh ketidakpastian. Namun, kita tidak boleh mengorbankan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat," lanjutnya.

Kaji Efisiensi dalam Menjaga Stabilitas APBN

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan rencana penghematan anggaran yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak dari konflik Timur Tengah.

Penghematan ini termasuk mempertimbangkan kebijakan WFH ASN, efisiensi pengeluaran operasional, serta pengurangan konsumsi energi.

"Penghematan harus kita lakukan agar defisit APBN tidak membengkak. Walaupun situasinya belum mencapai tingkat terburuk, langkah ini tetap perlu dilakukan," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Kebijakan penghematan ini disarankan mengikuti langkah yang diambil oleh Pakistan, yang lebih dahulu menyatakan keadaan kritis akibat perang dan menyusun langkah-langkah penghematan besar-besaran untuk menghadapi situasi tersebut.

Meski situasi belum terlalu buruk, Prabowo menekankan pentingnya mempersiapkan langkah-langkah preventif agar tidak terjadi pemborosan anggaran di tengah gejolak ekonomi global.*

(k/dh)

Pertamina Kalimantan Siapkan Jalur Udara, Pastikan Pasokan BBM Aman Selama Idulfitri 1447 H

Laporkan Penyelewengan BBM Subsidi Solar, Warga Bisa Dapat Hadiah Rp 10 Juta dari Gerindra!

Trump Isyaratkan Perang Iran Segera Berakhir Jika Muncul “Pertanda Kuat” Ini

Prabowo Turunkan Instruksi Langsung ke TNI-Polri dan Menteri: Pastikan Mudik Lebaran 2026 Lancar Tanpa Antrean, THR dan BHR Tepat Sasaran

Demi Hemat BBM, Prabowo Pertimbangkan WFH dan Pengurangan Hari Kerja ASN

Prabowo Kaji Pemotongan Gaji Menteri dan Anggota DPR untuk Mengurangi Beban Anggaran Akibat Konflik Timur Tengah