MEDAN — Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Chusnul Fanani Sitorus, menegaskan bahwa hingga kini, belanja pegawai di Sumut belum mencapai 30 persen dari total anggaran daerah, sehingga kebijakan pemangkasan tersebut tidak akan mengancam posisi para PPPK.
"Untuk Sumut, sampai saat ini belanja pegawai belum melebihi 30 persen, jadi tidak ada wacana mengenai kebijakan pemecatan untuk PPPK," ujar Chusnul saat ditemui di Kantor DPRD Sumut, Senin (30/3/2026).Baca Juga:
Chusnul menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ada rencana pengurangan honor atau pemutusan hubungan kerja bagi PPPK, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan bahwa mereka akan menjaga kesejahteraan pegawai yang bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
"Iya, belanja pegawai di Sumut masih aman posisinya. Jadi tidak ada pengurangan ataupun pemecatan PPPK," tegasnya.
Meski demikian, Chusnul tidak merinci berapa persen persisnya belanja pegawai yang telah dipangkas di Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan di Sumut saat ini masih dalam batas yang aman dan tidak akan berisiko bagi para PPPK yang bekerja di instansi pemerintah daerah.
Di sisi lain, kebijakan serupa yang mengharuskan pemerintah daerah mematuhi batasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran, telah menimbulkan dampak serius di beberapa daerah.
Salah satunya adalah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dilaporkan terancam merumahkan lebih dari 4.000 pegawai PPPK dan pegawai paruh waktu.
Pemangkasan belanja pegawai yang terjadi di sana berkaitan dengan peraturan yang juga mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 40 persen anggaran untuk belanja infrastruktur.
Kondisi ini menjadi dilema bagi beberapa daerah yang harus memenuhi kebutuhan infrastruktur besar, sementara pengeluaran untuk belanja pegawai juga harus ditekan.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pelaku ekonomi kreatif meningkatkan daya saing melalui program fasilitasi pendaftaran
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara selama periode Lebaran 2026 mencapai sekitar 360 ribu orang. Angka tersebut merupakan
PARIWISATA
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama tim terpadu menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah kawasan inti kota pada Se
PEMERINTAHAN
LABUSEL Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Indah Fery Simatupang, melakukan kunjungan edukatif di PAU
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Lee Jae Myung di Istana Kepresidenan Blue House, Rabu (1
POLITIK
JAKARTA Produksi beras nasional diperkirakan mengalami penurunan sepanjang JanuariMei 2026. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) me
EKONOMI
MEDAN Lapangan Kebun Bunga di Medan diproyeksikan menjadi opsi tambahan lokasi latihan untuk tim peserta Piala AFF U19 2026. Wali Kota
OLAHRAGA
SOLO, JAWA TENGAH Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga prajurit perdamaian
NASIONAL
