Rico Waas Sambut Indonesia City Expo 2026, Dorong Kolaborasi Antarkota Perkuat UMKM dan Investasi
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut hangat para wali kota, wakil wali kota, delegasi, dan tamu dari seluruh Indones
PEMERINTAHAN
MEDAN — Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Chusnul Fanani Sitorus, menegaskan bahwa hingga kini, belanja pegawai di Sumut belum mencapai 30 persen dari total anggaran daerah, sehingga kebijakan pemangkasan tersebut tidak akan mengancam posisi para PPPK.
"Untuk Sumut, sampai saat ini belanja pegawai belum melebihi 30 persen, jadi tidak ada wacana mengenai kebijakan pemecatan untuk PPPK," ujar Chusnul saat ditemui di Kantor DPRD Sumut, Senin (30/3/2026).Baca Juga:
Chusnul menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ada rencana pengurangan honor atau pemutusan hubungan kerja bagi PPPK, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan bahwa mereka akan menjaga kesejahteraan pegawai yang bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
"Iya, belanja pegawai di Sumut masih aman posisinya. Jadi tidak ada pengurangan ataupun pemecatan PPPK," tegasnya.
Meski demikian, Chusnul tidak merinci berapa persen persisnya belanja pegawai yang telah dipangkas di Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan di Sumut saat ini masih dalam batas yang aman dan tidak akan berisiko bagi para PPPK yang bekerja di instansi pemerintah daerah.
Di sisi lain, kebijakan serupa yang mengharuskan pemerintah daerah mematuhi batasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran, telah menimbulkan dampak serius di beberapa daerah.
Salah satunya adalah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dilaporkan terancam merumahkan lebih dari 4.000 pegawai PPPK dan pegawai paruh waktu.
Pemangkasan belanja pegawai yang terjadi di sana berkaitan dengan peraturan yang juga mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 40 persen anggaran untuk belanja infrastruktur.
Kondisi ini menjadi dilema bagi beberapa daerah yang harus memenuhi kebutuhan infrastruktur besar, sementara pengeluaran untuk belanja pegawai juga harus ditekan.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut hangat para wali kota, wakil wali kota, delegasi, dan tamu dari seluruh Indones
PEMERINTAHAN
TANJUNG JABUNG TIMUR Kanit Intelkam Polsek Muara Sabak Timur, AIPTU E. Simamora, S.E., resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih t
NASIONAL
ACEH BESAR Bisnis warung kopi di Aceh dinilai masih memiliki prospek yang cerah meski kondisi ekonomi sedang menghadapi berbagai tantang
EKONOMI
MEDAN Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mempercepat tra
PEMERINTAHAN
MEDAN Kedaulatan bangsa di era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh luas wilayah atau kekayaan sumber daya alam. Kemampuan mengelola
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya membangun kota yang tangguh melalui kolaborasi antardaerah, kesiaps
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh In
PEMERINTAHAN
SAN FRANCISCO Timnas Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan BosniaHerzegovina dengan
OLAHRAGA
SEATTLE Timnas Belgia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Senegal dengan skor 32 melalui pertandi
OLAHRAGA
ATLANTA Timnas Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah bangkit dari ketertinggalan dan mengalahkan RD Kong
OLAHRAGA