BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (unaudited) untuk Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, di Kantor BPK, Selasa (31/3).
Penyerahan laporan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Fadhlullah mengapresiasi BPK atas kesediaannya untuk menerima laporan keuangan tersebut.Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh untuk tahun 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Realisasi pendapatan mencapai Rp10,69 triliun atau 100,07 persen dari target, sedangkan belanja terealisasi sebesar Rp10,65 triliun atau 95,42 persen dari target yang telah ditetapkan.
Fadhlullah menekankan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Aceh dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
"Kami terus berupaya untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan bertanggung jawab demi pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Aceh," ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa selama sepuluh tahun berturut-turut, mulai dari 2015 hingga 2024, Pemerintah Aceh berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Prestasi ini menjadi dorongan untuk terus menjaga integritas, kualitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Fadhlullah berharap Pemerintah Aceh dapat kembali meraih opini WTP pada tahun 2025.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang telah berhasil menyusun dan menyerahkan laporan keuangan tepat waktu, meskipun situasi yang penuh tantangan akibat bencana.
Andri juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan akan dimulai pada 6 April 2026 dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) akan disampaikan paling lambat dua bulan setelah laporan keuangan diserahkan.
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, melakukan audiensi dengan Kepolisian Resor Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Upaya besar dalam pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali mendapatkan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sektor industri di Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi besar yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Dengan di
EKONOMI
JAKARTA Muhamad Kerry Adrianto Riza, anak dari buronan kasus korupsi Riza Chalid, mengungkapkan respons ayahnya terkait kerja sama sewa
HUKUM DAN KRIMINAL
TOKYO Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang &039micromanager&039 dalam memimpin pemerintahan. Gaya kep
NASIONAL
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) tent
NASIONAL
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan pentingnya langkahlangkah strategis untuk menjaga stabilita
EKONOMI
MANDAILING NATAL Di tengah kesibukannya, Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution, menyempatkan diri untuk meng
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4,5 miliar pada tahun
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan belasungkawa yang mendalam mewakili Presiden Prabowo Subianto
NASIONAL
