Kapolda Aceh Ruddi Setiawan Ingatkan Mahasiswa: Mudah Viral Bukan Berarti Benar
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan mengajak mahasiswa memperkuat kemampuan berpikir kritis, meni
INTERNASIONAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4,5 miliar pada tahun 2025 yang bersumber dari sektor pertambangan.
PAD ini berasal dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang mulai diterima Pemprov Sumut tahun ini.
Ini menjadi pencapaian signifikan, mengingat sebelumnya Pemprov Sumut belum menerima hasil pendapatan dari sektor pertambangan.Baca Juga:
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hidrogeologi Mineral dan Batubara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Hasan Basri, dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Sumut, Selasa (31/3/2026) di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan.
"Baru tahun 2025 kami mulai menerima pemasukan dari sektor pertambangan, meski sebelumnya kami belum mendapatkan hasil. Berkat opsen pajak sebesar 25%, Alhamdulillah, dari target Rp 3 miliar, kami berhasil mencapai Rp 4,5 miliar," ujar Hasan Basri dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah wartawan tersebut.
Sektor pertambangan di Sumut, khususnya yang berkaitan dengan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), menjadi kontributor penting dalam peningkatan PAD provinsi.
Menurut data dari Dinas ESDM Sumut, terdapat sekitar 231 izin pertambangan MBLB yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Rinciannya, 44 izin berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), 19 izin IUP Eksplorasi, serta 168 Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
Hasan Basri juga menjelaskan bahwa pembinaan terhadap tambang yang memiliki izin menjadi salah satu fokus Pemprov Sumut.
Pembinaan ini mencakup pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, fasilitasi, hingga pengembangan kompetensi tenaga kerja di sektor pertambangan.
"Pembinaan ini penting agar kegiatan usaha pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami juga terus berupaya agar industri pertambangan berizin dapat beroperasi dengan lebih efektif dan bermanfaat bagi daerah," tambah Hasan.
Di sisi lain, terkait dengan tambang ilegal, Pemprov Sumut mengakui keterbatasan kewenangan untuk melakukan penindakan hukum secara langsung.
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan mengajak mahasiswa memperkuat kemampuan berpikir kritis, meni
INTERNASIONAL
ASAHAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara mengambil langkah a
PENDIDIKAN
ASAHAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan operasional 33 unit bus perintis gratis untuk melayani 1.008 pel
PENDIDIKAN
ASAHAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyiapkan langkah modifikasi cuaca untuk mengurangi kabut asap akibat kebakaran hutan dan
PEMERINTAHAN
MEDAN Erwin Napitupulu, jaksa yang disebut dalam cerita Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait dugaan pemerasan terhadap sejumla
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Azwan alias Andi Azwan, saksi pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo at
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Wali Kota Binjai Amir Hamzah bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, Desman, membagikan masker kepada m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rencana penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ditargetkan mulai direali
EKONOMI
KONAWE SELATAN Sebanyak 144 siswa di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, diduga mengalami keracunan setelah mengonsums
PERISTIWA
DENPASAR Video seorang pegawai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mengeluhkan kelelahan saat berhadapan dengan Gubernur Bali
EKONOMI