Kementerian Pertahanan Gelar Asistensi di Medan, Pemko Siap Dukung Komponen Pertahanan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan terk
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (unaudited) untuk Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, di Kantor BPK, Selasa (31/3).
Penyerahan laporan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Fadhlullah mengapresiasi BPK atas kesediaannya untuk menerima laporan keuangan tersebut.Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh untuk tahun 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Realisasi pendapatan mencapai Rp10,69 triliun atau 100,07 persen dari target, sedangkan belanja terealisasi sebesar Rp10,65 triliun atau 95,42 persen dari target yang telah ditetapkan.
Fadhlullah menekankan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Aceh dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
"Kami terus berupaya untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan bertanggung jawab demi pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Aceh," ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa selama sepuluh tahun berturut-turut, mulai dari 2015 hingga 2024, Pemerintah Aceh berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Prestasi ini menjadi dorongan untuk terus menjaga integritas, kualitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Fadhlullah berharap Pemerintah Aceh dapat kembali meraih opini WTP pada tahun 2025.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang telah berhasil menyusun dan menyerahkan laporan keuangan tepat waktu, meskipun situasi yang penuh tantangan akibat bencana.
Andri juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan akan dimulai pada 6 April 2026 dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) akan disampaikan paling lambat dua bulan setelah laporan keuangan diserahkan.
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan terk
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta memastikan seluruh jajaran memahami arah kebijakan strategis pemasy
NASIONAL
JAKARTA Dua mantan pejabat Direktorat Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) mengakui menggunakan uang yang mereka s
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperkuat kesadaran keamanan digital di lingkungan pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan N
NASIONAL
JAKARTA Persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan ter
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak gagal menjalankan berbagai program prioritas. Prabowo menyinggung sejum
NASIONAL
JAKARTA Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dan pelantikan Suahasil Nazara pada 14 September 2026 kembali memuncu
POLITIK
MEDAN Lembaga Kritik Kebijakan (LKK) Sumatera Utara menyoroti pengangkatan Muhammad Ali Sipahutar sebagai Sekretaris DPRD Sumatera Utara.
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Lapangan
PEMERINTAHAN