MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4,5 miliar pada tahun 2025 yang bersumber dari sektor pertambangan.
PAD ini berasal dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang mulai diterima Pemprov Sumut tahun ini.
Ini menjadi pencapaian signifikan, mengingat sebelumnya Pemprov Sumut belum menerima hasil pendapatan dari sektor pertambangan.Baca Juga:
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hidrogeologi Mineral dan Batubara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Hasan Basri, dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Sumut, Selasa (31/3/2026) di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan.
"Baru tahun 2025 kami mulai menerima pemasukan dari sektor pertambangan, meski sebelumnya kami belum mendapatkan hasil. Berkat opsen pajak sebesar 25%, Alhamdulillah, dari target Rp 3 miliar, kami berhasil mencapai Rp 4,5 miliar," ujar Hasan Basri dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah wartawan tersebut.
Sektor pertambangan di Sumut, khususnya yang berkaitan dengan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), menjadi kontributor penting dalam peningkatan PAD provinsi.
Menurut data dari Dinas ESDM Sumut, terdapat sekitar 231 izin pertambangan MBLB yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Rinciannya, 44 izin berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), 19 izin IUP Eksplorasi, serta 168 Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
Hasan Basri juga menjelaskan bahwa pembinaan terhadap tambang yang memiliki izin menjadi salah satu fokus Pemprov Sumut.
Pembinaan ini mencakup pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, fasilitasi, hingga pengembangan kompetensi tenaga kerja di sektor pertambangan.
"Pembinaan ini penting agar kegiatan usaha pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami juga terus berupaya agar industri pertambangan berizin dapat beroperasi dengan lebih efektif dan bermanfaat bagi daerah," tambah Hasan.
Di sisi lain, terkait dengan tambang ilegal, Pemprov Sumut mengakui keterbatasan kewenangan untuk melakukan penindakan hukum secara langsung.
LABUSEL Dalam rangka menyukseskan program Wajib Belajar 13 Tahun menuju Indonesia Maju, Bunda PAUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labuse
PENDIDIKAN
SEOUL Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Pangkalan Udara Seoul (Seoul Air Base/K16), Seongnam, Korea Selatan pada S
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari langka
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari rumah (WFH)
NASIONAL
MEDAN Permohonan penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu, yang diajukan oleh Komisi III DPR RI, resmi dikabulkan oleh Pengadilan Neg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) menolak untuk bertanggung jawab atas gugurnya tiga prajurit TNI yang terga
PERISTIWA
MEDAN Petani bawang merah di Sumatera Utara menggelar aksi protes besarbesaran pada Senin (30/3/2026), menuntut pemerintah segera mengh
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, melakukan peninjauan langsung terhadap Lapangan Kebun Bunga di Jalan Candi
OLAHRAGA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Stadion Teladan
OLAHRAGA
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyambut dengan penuh kebanggaan kedatangan Tgk. Habibi An Nawawi, Lc., M.TPL, yang berhasil
PEMERINTAHAN
