Pemprov Sumut Terima Rp 4,5 Miliar dari Sektor Pertambangan pada 2025, Targetkan Peningkatan PAD

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4,5 miliar pada tahun 2025 yang bersumber dari sektor pertambangan.

PAD ini berasal dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang mulai diterima Pemprov Sumut tahun ini.

Ini menjadi pencapaian signifikan, mengingat sebelumnya Pemprov Sumut belum menerima hasil pendapatan dari sektor pertambangan.

Baca Juga:

• Tiga Prajurit TNI Gugur dalam Serangan di Lebanon, Ini Kata Istana

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hidrogeologi Mineral dan Batubara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Hasan Basri, dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Sumut, Selasa (31/3/2026) di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan.

"Baru tahun 2025 kami mulai menerima pemasukan dari sektor pertambangan, meski sebelumnya kami belum mendapatkan hasil. Berkat opsen pajak sebesar 25%, Alhamdulillah, dari target Rp 3 miliar, kami berhasil mencapai Rp 4,5 miliar," ujar Hasan Basri dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah wartawan tersebut.

Sektor pertambangan di Sumut, khususnya yang berkaitan dengan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), menjadi kontributor penting dalam peningkatan PAD provinsi.

Menurut data dari Dinas ESDM Sumut, terdapat sekitar 231 izin pertambangan MBLB yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumut.

Rinciannya, 44 izin berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), 19 izin IUP Eksplorasi, serta 168 Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Hasan Basri juga menjelaskan bahwa pembinaan terhadap tambang yang memiliki izin menjadi salah satu fokus Pemprov Sumut.

Pembinaan ini mencakup pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, fasilitasi, hingga pengembangan kompetensi tenaga kerja di sektor pertambangan.

"Pembinaan ini penting agar kegiatan usaha pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami juga terus berupaya agar industri pertambangan berizin dapat beroperasi dengan lebih efektif dan bermanfaat bagi daerah," tambah Hasan.

Di sisi lain, terkait dengan tambang ilegal, Pemprov Sumut mengakui keterbatasan kewenangan untuk melakukan penindakan hukum secara langsung.

Meski demikian, Pemprov Sumut terus menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan, untuk menangani masalah tersebut.

"Meski tidak memiliki kewenangan langsung dalam penindakan hukum terhadap tambang ilegal, Pemprov Sumut tetap aktif berkoordinasi dengan pihak berwenang. Kami juga sedang melakukan pemetaan wilayah tambang ilegal untuk menentukan prioritas penanganan," jelas Hasan.

Pemprov Sumut berkomitmen untuk memastikan bahwa sektor pertambangan berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan daerah.

Pembinaan yang terus dilakukan diharapkan dapat mengurangi praktik pertambangan ilegal serta memastikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di Sumut.

Pencapaian Rp 4,5 miliar dari sektor pertambangan di tahun 2025 menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemprov Sumut dalam mengelola sektor-sektor ekonomi yang ada.

Meningkatnya PAD dari sektor pertambangan ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan penyediaan fasilitas publik di provinsi tersebut.*

(ad)

Tiga Prajurit TNI Gugur dalam Serangan di Lebanon, Ini Kata Istana

Pemerintah Aceh Serahkan Laporan Keuangan 2025 ke BPK, Siap Pertahankan Opini WTP Tahun Ini

JMSI Tabagsel Kunjungi Ketua Gerindra Padangsidimpuan, Bahas Pentingnya Media dalam Mengawal Pemerintahan

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Penyesuaian Harga BBM Subsidi dan Non-Subsidi Per 1 April

Pemprov Sumut Segera Mulai Perbaiki Dua Ruas Jalan Penghubung Toba-Labura, Tingkatkan Perekonomian dan Mobilitas

Tiga Rumah di Jalan Bromo Medan Area Terbakar, Satu Bangunan Lain Terdampak