Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan Masyarakat soal Status Tahanan Rumah Eks Menag Yaqut
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Pernyataan ini disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (1/4/2026).
Turut mendampingi, antara lain Asisten Ekbang Setdako Medan Citra Effendi Capah, Kepala Bappeda Ferry Ichsan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, dan Kadis Perkimcikataru John Ester Lase.Baca Juga:
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, memimpin rombongan anggota dewan yang hadir.
Dalam sambutannya, Rico Waas menjelaskan kompleksitas pengelolaan sampah di Kota Medan dengan luas wilayah 265 kilometer persegi dan populasi yang mencapai 2,5 juta jiwa pada malam hari, meningkat hingga 4 juta jiwa saat siang hari.
Produksi sampah harian saat ini berkisar antara 1.300–1.500 ton, dan dapat meningkat drastis saat terjadi bencana, seperti banjir November lalu yang menembus 7.000 ton per hari.
Kota Medan saat ini hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yaitu TPA Terjun seluas 14 hektare, dengan sisa lahan hanya 2–3 hektare.
Jika tidak segera diatasi, diperkirakan TPA akan overload pada 2029.
Sebagai langkah awal, Pemko mendorong gerakan kebersihan berbasis masyarakat, seperti program gotong royong rutin "Sapa Warga" setiap Minggu, serta "Gotong Royong Raya" melibatkan 3.000 personel dari 21 kecamatan.
Selain itu, Kota Medan terpilih sebagai salah satu dari 10 kota di Indonesia yang mendapat proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), dengan lahan sekitar 5 hektare disiapkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah sekaligus pembangkit listrik yang akan menjual energi ke PLN.
"Pembangunan fasilitas ini membutuhkan biaya besar, sekitar Rp1,7 triliun, sehingga dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan," ujar Rico Waas.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menekankan bahwa persoalan sampah juga menjadi tantangan besar di Jakarta, meski didukung anggaran besar.
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memuji kepemimpinan mantan Presiden ke7 Joko Widodo saat berkunjung ke kedia
NASIONAL