MEDAN – Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur.
Program ini, yang bersumber dari APBD Kota Medan, diprioritaskan untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan, program ini bertujuan memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.Baca Juga:
"Masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, lansia terlantar, hingga penyandang disabilitas yang belum mendapatkan perhatian. Ini yang harus kita hadirkan solusinya," kata Rico saat Sosialisasi PKH Medan Makmur dan Digitalisasi Bantuan Sosial di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (1/4/2026).
PKH Medan Makmur memiliki landasan hukum Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2026.
Setiap penerima akan memperoleh Rp 200.000 per bulan atau Rp 2,4 juta per tahun, yang disalurkan secara non tunai melalui rekening masing-masing penerima.
Rico menekankan pentingnya pendataan yang objektif.
Ia mengingatkan camat dan lurah agar tidak menyalahgunakan kewenangan, termasuk memasukkan data berdasarkan kedekatan pribadi.
"Bantuan ini untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai disalahgunakan. Kalau tidak sesuai, akan diproses," tegasnya.
Dari sekitar 313.000 keluarga di kelompok desil 1 hingga 5, pemerintah kota melakukan penyaringan ketat agar bantuan tepat sasaran.
Distribusi dilakukan secara proporsional di 21 kecamatan dengan perhatian lebih pada wilayah Medan bagian utara.
Syarat Penerima PKH Medan Makmur:
- Warga Medan penyandang disabilitas dengan tingkat ketergantungan tinggi atau lansia berusia 60 tahun ke atas dalam kondisi tidak mampu.
- Berdomisili di Kota Medan dengan dokumen kependudukan yang sah.
- Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH nasional atau BPNT, serta terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS) pada desil 1–5. Bagi yang belum terdata, pengusulan dilakukan melalui musyawarah kelurahan.
- Proses pengajuan dilakukan berjenjang mulai kelurahan, kecamatan, hingga ditetapkan Wali Kota berdasarkan verifikasi Dinas Sosial.
Rico berharap PKH Medan Makmur bisa menjadi model perlindungan sosial daerah yang efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi warga yang paling rentan.*
(d/ad)
PALU Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan risiko serius kelangkaan pang
EKONOMI
MEDAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi S
PEMERINTAHAN
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas
NASIONAL
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
