Benteng Van Der Wijck Didorong Jadi Cagar Budaya Nasional, Menkop Siapkan Langkah Ini
KEBUMEN Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong Induk Warga Asal Kabupaten Kebumen (IWAKK) Walet Emas bertransformasi menjadi badan us
EKONOMI
JAKARTA - Wacana penerapan skema "war ticket" dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan skema tersebut tidak akan merugikan jemaah yang telah lama mengantre.
Dahnil menjelaskan, konsep "war ticket" merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan transformasi sistem haji, khususnya dalam mengatasi panjangnya daftar tunggu jemaah.
"Dia (war ticket) tidak mengorbankan yang antre, tetapi memberikan peluang untuk mengakselerasi antrean menjadi lebih pendek," ujar Dahnil di Asrama Haji Tangerang, Jumat (10/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, istilah "war ticket" hanyalah istilah populer. Skema tersebut tidak berarti calon jemaah harus berebut tiket secara daring seperti pembelian konser atau transportasi.
"War ticket bukan berarti lomba-lomba beli di situs, kami membangun sistemnya," katanya.
Dalam skema tersebut, lanjut Dahnil, calon jemaah yang memiliki kemampuan finansial dapat langsung berangkat tanpa harus menunggu lama, dengan asumsi biaya haji berada di kisaran Rp200 juta.
"Yang sanggup membayar bisa langsung berangkat, sementara yang tetap memilih antre tetap dilayani," jelasnya.
Meski begitu, pemerintah menegaskan wacana ini belum menjadi kebijakan resmi. Kajian masih terus dilakukan bersama DPR untuk memastikan sistem yang adil dan berkelanjutan.
Menurut Dahnil, skema ini baru akan relevan jika terjadi penambahan kuota jemaah haji dari Arab Saudi secara signifikan. Ia mencontohkan, pada 2030 jumlah jemaah haji global diperkirakan bisa mencapai lebih dari 5 juta orang.
Dengan kondisi tersebut, kuota Indonesia berpotensi meningkat hingga 500.000 jemaah dari saat ini sekitar 221.000 jemaah.
Namun, peningkatan jumlah jemaah juga berdampak pada kebutuhan pembiayaan. Saat ini, subsidi haji mencapai sekitar Rp18,2 triliun, dan berpotensi melonjak menjadi lebih dari Rp40 triliun jika kuota meningkat signifikan.
"Keuangan haji kemungkinan tidak bisa meng-cover seluruhnya. Karena itu, diperlukan skema alternatif," ujar Dahnil.
KEBUMEN Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong Induk Warga Asal Kabupaten Kebumen (IWAKK) Walet Emas bertransformasi menjadi badan us
EKONOMI
JAKARTA Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., menggagas konsep
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Banjir besar yang melanda Kota Medan tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah. Selain meninggalkan sejumlah peker
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Fenomena terkikisnya akhlak dan ketertiban adab menjadi perhatian umat Islam. Perubahan perilaku tersebut dinilai tidak hanya t
AGAMA
MEDAN Pengadilan Negeri Medan membebaskan empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di Sumatera Utar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pro
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Kebakaran melanda lahan milik anak perusahaan PT Pelindo, PT PPK, di Dusun 1, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut kepala daerah sebagai petarung karena harus menghadapi berbagai tantangan d
PEMERINTAHAN
JAKARTA Xiaomi dikabarkan tengah menyiapkan smartphone lipat terbaru bernama Xiaomi 18 Fold. Ponsel tersebut disebut mengusung desain lipa
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan apabila terpilih menjadi Di
KESEHATAN