Pemkot Tanjungbalai Tolak Hibah Bangunan Terapung Mirip Masjid, Ini Alasannya

Dari sisi teknis, Kepala Dinas PUPR Tanjungbalai, Tety Juliani Siregar, menyebut hasil monitoring menunjukkan sejumlah masalah struktural pada bangunan tersebut.

Di antaranya lendutan pada jembatan penghubung, kebocoran plafon, serta retakan pada dudukan jembatan akibat pergerakan bangunan yang mengikuti pasang surut air sungai.

Struktur dasar yang menggunakan rangka besi dan terendam air juga dinilai berisiko mengalami korosi.

"Diperlukan kajian teknis menyeluruh dan rekomendasi dari BBWSS II sebagai syarat perizinan," ujarnya.

Baca Juga:

• DPRD Batu Bara Bahas Ranperda BUMD, Dorong Transformasi Batra Berjaya Menjadi Perseroda

Ia menambahkan, hingga kini belum terdapat rekomendasi teknis dari BBWSS II terkait bangunan tersebut, sehingga aspek legal dan keselamatan belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil rapat, Pemkot Tanjungbalai bersama MUI dan Kemenag sepakat bahwa bangunan terapung itu belum layak difungsikan sebagai masjid.

Pemerintah daerah juga menolak menerima hibah aset tersebut sebelum seluruh persyaratan administratif, teknis, dan keagamaan dipenuhi.

"Pemkot tidak berani menerima hibah karena belum memiliki izin dan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari," kata Walman Riadi P Girsang.*

(at/ad)

DPRD Medan Rilis Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Kinerja OPD dan Layanan Publik

DPRD Batu Bara Bahas Ranperda BUMD, Dorong Transformasi Batra Berjaya Menjadi Perseroda

Paripurna DPRD Batu Bara: Pansus LKPJ 2025 Soroti Kinerja Pemda dan Kondisi PDAM Tirta Tanjung

Alarm Serius di Batu Bara! Kasus HIV Meningkat, Narkoba dan Seks Bebas Ancam Generasi Muda

Minyakita Langka di Sumut: Ketimpangan Distribusi Jadi Biang Kerok, Stok Aman

Dituding Gagal sebagai Wali Kota, Ini Respons Rico Waas ke DPRD