Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menggelar diskusi terbuka bersama organisasi kepemudaan (OKP) dan mahasiswa untuk membahas implementasi program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Senin, 4 Mei 2026.
Forum ini menjadi ruang dialog atas berbagai masukan terkait Pergub Nomor 2 Tahun 2026.
Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Aceh dan dihadiri Sekretaris Daerah Aceh bersama perwakilan mahasiswa serta OKP dari berbagai daerah.Baca Juga:
Dalam forum tersebut, peserta mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan perubahan terbatas terhadap regulasi yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Perwakilan mahasiswa, Muhammad Revi, mengatakan perubahan perlu dilakukan tanpa mencabut aturan yang berlaku.
Menurut dia, pencabutan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum yang dapat mengganggu keberlangsungan program.
"Kami tidak meminta Pergub dicabut, tetapi direvisi agar lebih tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat," ujarnya.
Mahasiswa menilai sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut masih perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, terutama terkait akses layanan kesehatan yang merata.
Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan program JKA.
Dalam diskusi itu, Sekretaris Daerah Aceh diminta segera menindaklanjuti masukan melalui langkah administratif dan koordinasi lintas instansi.
Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar bagi Gubernur Aceh untuk mengambil keputusan dan menyampaikan sikap resmi pemerintah daerah.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN