Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah Kota Medan menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi untuk melaksanakan program renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hunian warga prasejahtera.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan apresiasi atas komitmen Yayasan Buddha Tzu Chi yang akan berkolaborasi dalam program strategis bertajuk Berbenah Kampung tersebut.
Hal itu disampaikan Rico saat menerima audiensi Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sumatera Utara, Mujianto, di Balai Kota Medan, Selasa, 5 Mei 2026.Baca Juga:
Program ini merupakan bagian dari dukungan terhadap gerakan renovasi Rumah Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Melalui program ini, pemerintah berharap percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat terwujud.
Ketua Tzu Chi Sumatera Utara, Mujianto, menyebutkan bahwa program tersebut merupakan bagian dari target nasional perbaikan 5.000 rumah di Indonesia, dengan Kota Medan sebagai salah satu fokus utama.
Setiap unit rumah akan mendapatkan alokasi perbaikan sekitar Rp30 juta untuk peningkatan kualitas atap, lantai, dan dinding.
"Kami hadir membawa semangat pengabdian. Standar operasional kami seragam secara nasional," ujar Mujianto.
Ia menambahkan, program renovasi akan difokuskan pada kawasan yang terintegrasi agar dampaknya dapat mengubah wajah lingkungan secara menyeluruh.
Rico Waas menyambut baik inisiatif tersebut dan menyebut program ini sejalan dengan kebutuhan Kota Medan.
Ia menyebut masih terdapat sekitar 61.000 rumah tidak layak huni yang membutuhkan perhatian serius.
"Program 500 rumah ini adalah langkah awal yang sangat berarti," kata Rico.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN