GORONTALO – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat wajib bagi seluruh masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut anak dari keluarga mampu diperbolehkan menolak bantuan tersebut.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan sejak awal program MBG memang dirancang untuk menyasar kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi dari negara. Karena itu, masyarakat yang sudah mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri tidak diwajibkan ikut program tersebut.
"Dari awal kan memang program ini untuk pemenuhan gizi, jadi yang sudah terpenuhi gizinya ya tidak apa-apa menolak, biar lebih efisien di anggaran," ujar Nanik kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).Baca Juga:
Nanik menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut justru dapat membantu pemerintah mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran.
"Apa yang disampaikan Presiden sudah benar, memang tidak ada paksaan," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan apabila anak dari keluarga mampu memilih untuk tidak menerima program MBG. Menurutnya, prioritas utama program ini adalah memastikan anak-anak Indonesia tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup.
Prabowo juga menekankan bahwa tujuan utama MBG adalah membentuk generasi yang sehat, kuat, dan bersemangat dalam belajar, khususnya bagi siswa yang benar-benar membutuhkan.
"Yang tidak perlu nggak apa-apa, kalau anak-anak orang kaya nggak perlu juga tidak masalah. Tapi kita ingin anak-anak kita kuat, pintar, dan semangat belajar," ujar Prabowo dalam kunjungannya ke Gorontalo beberapa waktu lalu.
Program MBG sendiri terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia dengan prioritas sekolah dan wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan gizi lebih tinggi.*
(d/dh)
BANDA ACEH Pemerintah Aceh meminta pihak Pertamina segera melakukan perbaikan sistem pelayanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar
PEMERINTAHAN
MEDAN Advokat Ir. Pahala Sitorus, SH, MH, MM menilai semangat utama Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) baru bukan sekadar memberika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tiga h
POLITIK
BOGOR Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (A
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT tidak dilakukan secara asal. Setiap tindakan peneg
HUKUM DAN KRIMINAL
BATANG Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mempelajari berbagai strategi pembangunan perumahan dari negara lain untuk
NASIONAL
JAKARTA Industri smartphone diprediksi semakin ramai pada Agustus 2026. Sejumlah produsen ponsel besar bersiap menghadirkan perangkat te
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan perkembangan positif. Hingga 28 Juli 2026, realisasi PAD
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi Sistem Pengelol
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan perguruan tinggi memiliki
PENDIDIKAN
