JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait isu pencopotan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman yang dikaitkan dengan persetujuan anggaran pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ditanya soal isu tersebut, Purbaya memberikan jawaban singkat yang bernada satir.
"(Dirjen Anggaran dicopot karena) motor MBG, mungkin, Anda tebak saja sendiri," kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).Baca Juga:
Diketahui, Luky Alfirman telah dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Anggaran sejak 21 April 2026. Pada waktu yang sama, Kementerian Keuangan juga melakukan perombakan dengan mencopot Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu.
Sebelumnya, Purbaya mengakui adanya kelengahan dalam sistem pengawasan anggaran terkait pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program MBG.
Ia menyebut sempat menolak pengadaan tersebut pada tahun sebelumnya, namun tetap terjadi celah dalam sistem yang digunakan Direktorat Jenderal Anggaran.
"Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA.
Menurutnya, sistem digital pengawasan anggaran saat ini telah diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Purbaya menegaskan, evaluasi internal dilakukan untuk memastikan setiap belanja negara tidak lagi lolos melalui celah sistem yang tidak terdeteksi.*
(d/dh)
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
