SALAM Desak PLN Sumut Copot Kepala ULP Sibuhuan, Soroti Dugaan Pembiaran Wifi Ilegal di Padang Lawas
MEDAN Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distrib
PERISTIWA
BANDA ACEH — Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, atas nama Gubernur Aceh, melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa, 12 Mei 2026.
Pelantikan tersebut dihadiri para pejabat struktural, mulai dari asisten Sekda, staf ahli gubernur, hingga kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Aceh, Gubernur menegaskan bahwa jabatan yang baru diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, disiplin, dan orientasi pengabdian kepada masyarakat.Baca Juga:
Ia juga menekankan pentingnya penguatan birokrasi yang lebih responsif dan profesional dalam menjawab kebutuhan publik.
"Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi agar semakin responsif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat," demikian bunyi sambutan Gubernur Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman atau Ampon Man, menyebut pelantikan ini merupakan bagian dari strategi percepatan kinerja pemerintahan di berbagai sektor.
Ia berharap pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dan bekerja efektif di unit masing-masing.
Menurut Ampon Man, Pemerintah Aceh saat ini tengah mendorong percepatan realisasi program dan anggaran.
Hingga 11 Mei 2026, realisasi keuangan tercatat 26,09 persen, sementara realisasi fisik mencapai 29,09 persen.
Target akhir Mei 2026 ditetapkan masing-masing 29,23 persen untuk keuangan dan 32,23 persen untuk fisik.
"Para pejabat yang baru dilantik diharapkan menjadi motor penggerak percepatan kinerja, memperkuat koordinasi, dan menyelesaikan hambatan program secara cepat," ujar Ampon Man.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti percepatan penyerapan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Gubernur juga meminta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2026 dipercepat dengan tenggat 30 Juni 2026, dengan fokus pada belanja prioritas, termasuk penguatan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).*
(ad)
MEDAN Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distrib
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong transisi energi dan aksi iklim saat menjadi pembi
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah atau Gus Abduh, menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan regulasi yang
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan dalam pelaksanaan Lat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah membuka peluang bagi lebih banyak tenaga ahli untuk terlibat dalam pengembangan mobil dan motor nasional. Langkah ini
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pemerintah daerah maupun kemen
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Penganugerahan gelar adat Baginda Pemuka Bangsa kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kedatun Keagungan Lampung
NASIONAL
MEDAN Kebakaran yang melanda pabrik sepatu dan sandal karet PT Yumeida di Jalan Perintis, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten D
PERISTIWA
BANDAR LAMPUNG Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari masyarakat adat Lampung Pepadun saat
POLITIK
BANDUNG Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Bandung, Jawa Barat, menyeret nama Taufik Hidayat ya
HUKUM DAN KRIMINAL