Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH — Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, atas nama Gubernur Aceh, melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa, 12 Mei 2026.
Pelantikan tersebut dihadiri para pejabat struktural, mulai dari asisten Sekda, staf ahli gubernur, hingga kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Aceh, Gubernur menegaskan bahwa jabatan yang baru diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, disiplin, dan orientasi pengabdian kepada masyarakat.Baca Juga:
Ia juga menekankan pentingnya penguatan birokrasi yang lebih responsif dan profesional dalam menjawab kebutuhan publik.
"Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi agar semakin responsif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat," demikian bunyi sambutan Gubernur Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman atau Ampon Man, menyebut pelantikan ini merupakan bagian dari strategi percepatan kinerja pemerintahan di berbagai sektor.
Ia berharap pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dan bekerja efektif di unit masing-masing.
Menurut Ampon Man, Pemerintah Aceh saat ini tengah mendorong percepatan realisasi program dan anggaran.
Hingga 11 Mei 2026, realisasi keuangan tercatat 26,09 persen, sementara realisasi fisik mencapai 29,09 persen.
Target akhir Mei 2026 ditetapkan masing-masing 29,23 persen untuk keuangan dan 32,23 persen untuk fisik.
"Para pejabat yang baru dilantik diharapkan menjadi motor penggerak percepatan kinerja, memperkuat koordinasi, dan menyelesaikan hambatan program secara cepat," ujar Ampon Man.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti percepatan penyerapan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Gubernur juga meminta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2026 dipercepat dengan tenggat 30 Juni 2026, dengan fokus pada belanja prioritas, termasuk penguatan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN